Oditurat Militer Jakarta mengungkap alasan mengapa terdakwa Serka FY tidak ditahan dalam kasus dugaan penculikan dan pembunuhan seorang kepala cabang (kacab) bank berinisial MIP. Menurut Kolonel Chk Andri Wijaya, penahanan sementara merupakan kewenangan Perwira Penyerah Perkara (Papera) dari atasan yang berhak menghukum (Ankum). Keputusan ini merupakan wewenang komando atasan dan bukan otoritas oditur selama tahap awal penyidikan. Meskipun demikian, dalam surat dakwaan, Oditur tetap mengusulkan penahanan kepada Majelis Hakim.
Andri juga menyebut bahwa alasan FY tidak ditahan adalah karena perannya dinilai pasif, dengan tidak terlibat langsung dalam kekerasan fisik terhadap korban MIP. Meskipun demikian, Serka FY tetap dijerat dengan pasal yang sama beratnya dengan terdakwa lain, yaitu Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang pembunuhan berencana sebagai dakwaan primer. Mayor (Chk) Wasinton Marpaung menjelaskan bahwa Serka MN, Kopda FH, dan Serka FY diduga terlibat bersama dalam tindakan penculikan hingga pembunuhan terhadap korban MIP.
Dalam dakwaan, Serka MN didakwa dengan Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai dakwaan primer, dengan dakwaan alternatif Pasal 333 ayat 3 KUHP. Sementara itu, Kopda FH dan Serka FY juga dihadapkan pada konstruksi pasal yang hampir identik, mulai dari pembunuhan berencana hingga perampasan kemerdekaan yang menyebabkan kematian. Pengadilan Militer II-08 Jakarta tengah menggelar sidang perdana kasus ini dengan melibatkan seorang prajurit TNI yang terlibat dalam insiden tersebut.
Peristiwa ini terjadi di salah satu pusat perbelanjaan di Ciracas, Jakarta Timur pada 20 Agustus 2025, di mana jenazah korban MIP ditemukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang warga pertama kali menemukan jenazah dengan tangan dan kaki terikat, serta mata terlilit lakban, sebelum dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses autopsi. Sidang ini merupakan upaya penegakan hukum dalam kasus serius ini yang melibatkan pembunuhan dan penculikan terhadap seorang kepala cabang bank.
