Anggota Komisi V DPR RI, Hanan A Rozak menegaskan bahwa Kabinet Merah Putih dibentuk untuk menyelesaikan masalah di Indonesia, termasuk persoalan tambang di kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanan menilai keseriusan jajaran Kabinet Merah Putih patut diapresiasi karena merespons cepat arahan Presiden Prabowo Subianto soal izin usaha pertambangan (IUP) 4 perusahaan nikel di Raja Ampat. Menurut Hanan, langkah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia yang langsung meninjau ke lokasi saat masyarakat mulai memprotes aktivitas pertambangan tersebut adalah upaya nyata pemerintah dalam menyelesaikan polemik panjang di kawasan tersebut dan melindungi kelestarian alam.
Politikus Golkar itu menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen serius untuk menjaga keanekaragaman hayati laut dan memastikan potensi wisata kelas dunia Raja Ampat tetap berkelanjutan. Ia juga meminta seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dan mendukung pemerintah dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan pembangunan ekonomi di Raja Ampat. Presiden RI Prabowo Subianto telah memutuskan untuk mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa empat perusahaan tersebut melanggar aturan lingkungan dan kawasan tersebut harus dilindungi untuk menjaga keberlangsungan biota laut. Sehingga, langkah-langkah pemerintah sangat penting dalam melakukan perbaikan di berbagai sektor, termasuk di Raja Ampat.
