Wacana program pendidikan militer untuk anak bermasalah yang ingin diterapkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menuai sorotan dan kritik dari Anggota Komisi II DPR RI, Giri Ramanda Kiemas, dari Fraksi PDIP. Menurut Giri, perlu dipertimbangkan aspek hak anak, hak asasi manusia, psikologi, dan kajian mendalam sebelum pelaksanaan kebijakan tersebut.
Giri memperingatkan bahwa program tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama hak anak untuk belajar. Dia menekankan perlunya kajian psikologi yang mendalam untuk memahami setiap individu dengan lebih baik, karena treatment kedisiplinan yang tidak tepat belum tentu efektif dalam menangani perilaku menyimpang.
Selain itu, Giri juga menyoroti penjemputan paksa tanpa putusan hukum yang bisa melanggar hak asasi anak. Menurutnya, pendidikan karakter pelajar sebaiknya dibentuk dalam lingkungan sekolah dan tempat tinggal mereka, bukan dengan cara memaksa mereka masuk ke barak militer tanpa dasar hukum yang kuat.
Dia menambahkan bahwa pendekatan militer yang dijalankan di negara lain tidak selalu cocok untuk diterapkan di Indonesia, karena setiap negara memiliki perbedaan budaya, sistem aparat, dan lembaga yang harus dipertimbangkan. Giri menekankan pentingnya memikirkan dampak kebijakan dengan bijak, terutama dalam mengutamakan hak asasi manusia, terutama bagi anak-anak.
