Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, Junico Siahaan, mengecam gerakan yang mendukung kemerdekaan Papua, Maluku, dan Aceh di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dia menekankan perlunya pemerintah untuk memberikan penjelasan yang lebih jelas terkait masalah ini dan tidak menghindar dari tanggung jawab. Menurutnya, penting untuk menyelidiki apakah pemerintah terlibat dalam mendukung kelompok yang memperjuangkan isu kemerdekaan di United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) atau badan penasehat tingkat tinggi khusus masyarakat adat di bawah Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.
Dia juga menyatakan bahwa pemerintah tidak boleh dengan mudah merespons provokasi dengan mencapnya sebagai upaya mencari perhatian. Namun, ia juga menekankan pentingnya pemerintah untuk mencari tahu siapa sebenarnya orang-orang yang membawa spanduk bertuliskan ‘Free Maluku, Free Papua dan Free Aceh’. Jika dalam forum UNPFII pemerintah tidak terlibat, maka Kementerian Luar Negeri (Kemlu) harus mengevaluasi mengapa hal ini terjadi.
Nico meminta pemerintah untuk lebih aktif dalam memantau dan mengawasi organisasi-organisasi yang hadir dalam acara resmi internasional seperti forum PBB termasuk UNPFII. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya peristiwa yang dapat merusak citra Indonesia di mata dunia dan mempertaruhkan stabilitas politik nasional. Sebelumnya, dalam insiden di forum PBB, delegasi yang membawa spanduk ‘Free Papua, Free Maluku dan Free Aceh’ telah ditegur dan disita oleh petugas keamanan PBB. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah untuk terlibat lebih aktif dalam forum-forum internasional untuk menjaga kepentingan negara.
