Kasus minyak goreng subsidi Minyakita yang takarannya disunat telah menciptakan kehebohan di kalangan publik. Lemahnya pengawasan oleh Satgas Pangan dalam mengantisipasi distribusi Minyakita menjadi sorotan utama oleh DPR. Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menekankan pentingnya investigasi yang mendalam oleh Polri terhadap kasus kecurangan yang dilakukan oleh produsen Minyakita. Dia menekankan bahwa kurangnya pengawasan oleh Satgas Pangan telah memungkinkan terjadinya pelanggaran dalam distribusi minyak goreng subsidi tersebut.
Abdullah juga menyoroti perlunya tindakan tegas terhadap oknum produsen yang melakukan kecurangan. Ia menegaskan bahwa rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan dalam polemik ini. Menurutnya, sanksi yang lebih berat seperti pencabutan izin usaha produsen merupakan langkah yang perlu diambil untuk menindak para pelanggar.
Polda Jabar juga memberitakan adanya peredaran Minyakita dengan takaran tak sesuai di Subang. Abdullah menekankan pentingnya pengawasan distribusi minyak goreng oleh Satgas Pangan untuk mencegah praktik kecurangan di pasar. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus ditingkatkan agar tidak perlu menunggu kasus baru muncul untuk ditangani. Abdullah berharap bahwa pemerintah akan memprioritaskan kebutuhan masyarakat, termasuk dalam menjaga agar semua produk pangan terbebas dari kecurangan.
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah menetapkan 14 direktur perusahaan sebagai tersangka terkait pelanggaran produsen MinyaKita. Penetapan tersangka tersebut berdasarkan laporan mengenai ketidaksesuaian takaran Minyakita dengan label kemasan. Modus kecurangan yang dilakukan oleh para pelaku antara lain dengan mengurangi takaran minyak goreng Minyakita dari 1 liter menjadi 750-800 mililiter. Kazus ini mendapat perhatian serius dari DPR, dimana langkah-langkah untuk mengawasi standarisasi takaran Minyakita pun telah diambil.
