Biaya Haji 2027 Terancam Naik karena Avtur, Presiden Turun Tangan

Presiden Prabowo Subianto meminta laporan mengenai perkembangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027 dari Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dan Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak. Pertemuan tersebut berlangsung di Istana Negara, Senin (28/9/2026).

Gus Irfan mengatakan pembahasan dengan Presiden juga mencakup rencana perubahan tata kelola keuangan haji yang saat ini masih diproses di DPR. Ia datang untuk menyampaikan perkembangan pembahasan BPIH sekaligus meminta arahan Presiden mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

Biaya total diperkirakan meningkat

Sebelum pertemuan, Gus Irfan menyebut pemerintah telah mengikuti rapat panitia kerja (panja) di DPR RI selama sekitar satu bulan. Dari hasil pembahasan dan perhitungan sementara, terdapat potensi kenaikan biaya haji pada 2027.

Namun, ia belum menyampaikan besaran perkiraan kenaikan yang dimaksud. Menurut Gus Irfan, biaya penyelenggaraan haji secara keseluruhan kemungkinan meningkat, antara lain karena kenaikan harga avtur yang disebutnya sudah sangat tinggi.

“Kalau biaya penyelenggaraan, biaya totalnya Insyaallah pasti naik, karena dari segi avtur pun udah luar biasa kenaikannya. Tapi kita akan berusaha mencari, makanya saya tadi minta arahan Presiden bagaimana kita bisa tidak terlalu memberatkan kepada jemaah,” kata Gus Irfan.

Ia menegaskan pemerintah masih mencari solusi agar kenaikan biaya tersebut tidak sepenuhnya membebani jemaah. Karena itu, arahan Presiden dinilai diperlukan untuk menentukan langkah dalam penyusunan biaya haji 2027.

Presiden disebut minta biaya haji turun

Gus Irfan juga tidak menampik adanya permintaan Presiden agar biaya haji tahun depan dapat diturunkan. Menurut dia, kondisi saat ini berbeda dibandingkan saat pembahasan sebelumnya, terutama karena perkembangan geopolitik di Timur Tengah.

“Ya, minta turun karena kemarin belum ada situasi geopolitik Timur Tengah yang luar biasa ini. Makanya saya lapor untuk, eh kepada beliau tentang perkembangan terakhir,” ujar Gus Irfan.

Meski pemerintah berupaya menekan beban jemaah, ia menyatakan kemungkinan kenaikan biaya penyelenggaraan haji tetap terbuka. “Kemungkinan naik bisa (biaya penyelenggaraan haji),” tambahnya.

Pemerintah siapkan panja UU Keuangan Haji

Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan, pertemuan itu tidak hanya membahas biaya haji. Pemerintah juga menyampaikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 serta rencana rekonstruksi tata kelola keuangan haji.

Menurut Dahnil, pemerintah sedang menyiapkan panja terkait Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Rencana tersebut juga akan dikonsultasikan kepada Presiden untuk memperoleh petunjuk dan arahan.

“Kan ada juga persiapan panja pemerintah terkait UU keuangan haji nomor 34 tahun 2014. Nanti kita mau minta petunjuk dan direktif dari presiden terkait dengan hal tersebut,” kata Dahnil.

Source link