Musibah banjir dan tanah longsor baru-baru ini melanda berbagai daerah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menyebabkan kerugian besar mulai dari korban jiwa hingga terputusnya akses jalan dan jaringan komunikasi. Menanggapi situasi yang semakin memburuk, Pemerintah Aceh langsung menetapkan status darurat bencana selama dua minggu, sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, sebagai langkah tanggap darurat terhadap kejadian ini.
Di tengah suasana duka dan keprihatinan, peristiwa bencana alam ini menjadi sorotan di ruang digital. Beberapa akun media sosial ramai mengaitkan musibah banjir di Sumatera dengan jejak masa lalu Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan saat ini, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Diskusi ini makin menggema setelah berbagai unggahan viral menuding adanya kaitan antara kerusakan lingkungan yang berujung bencana dengan kebijakan yang diberlakukan saat Zulkifli dulu memegang kendali di sektor kehutanan.
Akun Instagram Balqis Humaira misalnya, mengunggah kritik pedas yang langsung menyebut nama Zulkifli Hasan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa banjir maupun longsor yang menimpa kampung halaman Zulkifli merupakan konsekuensi dari kebijakan pejabat yang mengizinkan pembukaan lahan dan regulasi pengelolaan hutan. Ia meminta agar pejabat harus bertanggung jawab penuh atas keadaan ini dan tidak menutup-nutupi kerusakan yang terjadi.
Tak hanya menuntut pertanggungjawaban, unggahan itu juga menyoroti dampak besar atas izin-izin kehutanan yang dikeluarkan selama periode Zulkifli menjadi Menteri Kehutanan. Aktivis lingkungan sebelumnya telah beberapa kali membuka isu deforestasi yang terjadi dalam era pemerintahannya, terutama soal perubahan fungsi Taman Nasional Tesso Nilo di Riau menjadi kawasan perkebunan sawit ilegal.
Balqis dalam unggahannya mendeskripsikan bagaimana kerusakan sistematis telah mengikis luas hutan yang sebelumnya hampir mencapai 83 ribu hektar di kawasan konservasi, namun kini hampir habis akibat ekspansi perkebunan sawit dan pembalakan liar. Menurutnya, kerusakan tersebu menghilangkan peran hutan sebagai pelindung ekosistem dan membuat bencana seperti banjir dan longsor lebih sering terjadi.
Peringatan soal kebijakan kehutanan Indonesia pun bukan hanya datang dari dalam negeri. Potongan video dokumenter yang direkam tahun 2013 kembali beredar, memperlihatkan momen ketika aktor Hollywood Harrison Ford mewawancarai Zulkifli Hasan tentang maraknya deforestasi di Indonesia. Dalam video itu, Ford bahkan secara langsung mendesak pemerintah Indonesia untuk mengevaluasi langkah-langkah perlindungan hutan, khususnya di Tesso Nilo. Video tersebut kembali viral, mempertegas tuntutan publik akan tanggung jawab pejabat atas kerusakan lingkungan.
Banyak warganet kemudian menyatakan bahwa bencana yang menimpa Sumatera tidak murni akibat faktor alam, tetapi juga buah dari keputusan dan regulasi yang dikeluarkan manusia. Akun @voxnetizens menyebut, bencana ini terjadi akibat kebijakan yang menguntungkan korporasi sawit dan pembukaan lahan secara legal tanpa kajian lingkungan yang matang. Mereka menegaskan bahwa manusia, khususnya para pengelola dan pengambil keputusan di bidang kehutanan, harus bertanggung jawab atas kehancuran lingkungan yang memicu bencana alam.
Melihat situasi ini, sorotan publik terhadap para pembuat kebijakan semakin tajam. Banyak yang menuntut evaluasi menyeluruh terhadap perizinan pengelolaan hutan serta penegakan hukum yang tegas bagi pelanggar lingkungan. Diskursus di ruang publik makin menguatkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari pejabat negara dalam mengambil keputusan yang berdampak pada kelestarian lingkungan.
Sumber: Zulkifli Hasan Disorot Soal Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Teguran Harrison Ford Soal Kerusakan Hutan
Sumber: Zulkifli Hasan Dituding Jadi Penyebab Banjir Sumatera, Warganet Ungkit Momen Zulhas Diomeli Harrison Ford Soal Rusaknya Hutan
