Penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang baru-baru ini terjadi di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kembali menguji kesiapsiagaan dan sinergi pemerintah dalam merespons situasi darurat. Saat sejumlah anggota DPD dan DPR memunculkan dorongan agar pemerintah pusat segera menaikkan status penanganan bencana menjadi bencana nasional, suara kehati-hatian dari kalangan akademisi maupun pejabat pemerintahan tetap lantang terdengar.
Penting untuk diketahui bahwa penetapan status bencana nasional bukan satu-satunya penentu dalam kelancaran penanganan bencana di berbagai daerah. Menurut Prof Djati Mardiatno dari Fakultas Geografi UGM, solusi efektif terkait penanganan bencana semestinya dilandasi oleh prinsip bertahap, sejalan dengan kapasitas dan inisiatif pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa mekanisme penetapan status bencana telah diatur secara berjenjang untuk memastikan pemerintah daerah sebagai pihak pertama yang bergerak cepat di lapangan.
Djati menyampaikan, selama daerah masih bisa mengatasi dampak bencana sendiri, pemerintah daerah sebaiknya diberikan kepercayaan dan ruang untuk bertindak. Bila kewenangan sentral diambil sepenuhnya oleh pusat, dikhawatirkan akan mengurangi efektivitas kinerja daerah yang selama ini sudah terbukti mampu bergerak cepat dalam situasi kritis.
Dalam pengelolaan dana untuk tanggap darurat, status bencana nasional pun tidak menjadi syarat utama. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menuturkan bahwa sistem Dana Siap Pakai (DSP) dari APBN sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 24/2007 dan peraturan pelaksanaannya, memungkinkan pemerintah pusat untuk segera mengalokasikan dana bantuan bencana kapan saja dibutuhkan. Bahkan, dalam kasus banjir dan longsor di Sumatera kali ini, dana yang sudah disalurkan mencapai ratusan miliar, menegaskan bahwa anggaran bukan kendala utama meskipun status bencana belum dinaikkan.
Pemerintah juga memastikan bahwa penanganan bencana ini dijadikan prioritas tingkat nasional tanpa harus dibebani dengan strategi kebijakan yang justru bisa memperlambat proses di lapangan. Hal ini ditegaskan pula oleh Menko PMK, Pratikno, yang menjelaskan bahwa Presiden memerintahkan kekuatan dan sumber daya nasional dioptimalkan untuk mempercepat penyaluran bantuan dan pemulihan pascabencana.
Dalam konteks pengelolaan bantuan dan keterlibatan pihak luar, pertimbangan keamanan selalu menjadi bagian penting dari diskusi terkait status penanganan bencana. Sejarah menunjukkan bahwa ketika status bencana nasional ditetapkan, peluang masuknya bantuan asing turut terbuka. Meskipun niat baik seringkali menjadi alasan utama, praktik di beberapa negara memperlihatkan bahwa keterlibatan asing kadang menimbulkan keraguan akan adanya intervensi atau bahkan kepentingan tersembunyi.
Beberapa studi seperti yang dikemukakan Julian Junk dan Kilian Spandler menyoroti bagaimana konflik kepentingan bisa mengiringi niat bantuan kemanusiaan, terutama jika negara terdampak belum sepenuhnya siap menerima kehadiran aktor internasional. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia kali ini memilih untuk fokus pada koordinasi kekuatan dalam negeri, mengingat kapasitas TNI, Polri, BNPB, serta masyarakat sipil yang telah berkali-kali membuktikan perannya dalam penanganan bencana.
Prasetyo Hadi mewakili pemerintah menegaskan bahwa pemerintah tidak membuka pintu bagi bantuan asing untuk bencana di Sumatera kali ini, meskipun tetap menyampaikan apresiasi atas atensi dari negara-negara sahabat. Sinergi nasional dinilai lebih efektif dalam memastikan distribusi bantuan dan penanganan korban agar bekerja secara cepat dan terkoordinasi di bawah kendali BNPB sebagai pusat komando.
Pengalaman selama ini membuktikan, masyarakat Indonesia memiliki inisiatif luar biasa dalam membantu sesama saat bencana melanda, baik melalui pengumpulan donasi, penyaluran logistik, maupun pengorganisasian relawan. Semua itu berlangsung tanpa mempermasalahkan status kebencanaan, dan menjadi cerminan ketangguhan sosial yang patut diapresiasi.
Ke depannya, daripada terjebak pada perdebatan soal penetapan status bencana, yang perlu menjadi prioritas adalah peningkatan kualitas koordinasi lintas lembaga sehingga setiap kebijakan dapat diambil secara efektif. Peningkatan sistem kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta komunitas lokal akan memperkuat penanganan darurat, dengan atau tanpa label bencana nasional. Politisasi isu bencana semestinya diposisikan sebagai pemicu untuk memperbaiki sistem dan memfokuskan energi pada kebutuhan nyata masyarakat terdampak.
Sumber: Status Kebencanaan Tak Halangi Penanganan Banjir Dan Longsor Di Pulau Sumatera
Sumber: Status Kebencanaan Tidak Menghalangi Penanganan Bencana Di Pulau Sumatera
