Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi telah menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Transportasi Online ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Transportasi Online akan dilakukan di Komisi V DPR pada tahun depan. Pembahasan tersebut akan mengatur sistem transportasi online, utamanya ojek online (ojol). RUU ini juga akan membahas status hubungan kerja ojol, ketentuan tarif, serta kesejahteraan sopir transportasi online. Komisi V DPR juga akan mendorong agar ojol dan sopir transportasi online lainnya mendapatkan jaminan sosial, yang diatur dalam RUU Transportasi Online. Rieke Diah Pitaloka, Legislator PDIP, mengusulkan kepada pimpinan DPR pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur jaminan sosial bagi pekerja ojol. Dia menekankan pentingnya jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi pekerja ojol.UpDownTekan panah ke bawah untuk membaca halaman selanjutnya])
DPR Setuju Jaminan Kecelakaan dan Kematian Ojol dalam RUU Transportasi Online
Read Also
Recommendation for You
Tensi politik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin meningkat menjelang Muktamar X. Hal ini…
Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…
Ahmad Sahroni, anggota DPR RI nonaktif, telah menghilang dari publik selama hampir sebulan setelah kontroversi…
Amir Uskara ditunjuk sebagai ketua tim relawan pemenangan Muhamad Mardiono dalam muktamar ke-X PPP. Pada…
Peta persaingan calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X mulai mengerucut dengan rencana Muktamar…
Juru bicara PDI Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, mengklarifikasi tudingan terhadap partainya terkait keterlibatan dalam kericuhan…