Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Said Abdullah, setuju untuk menghentikan tunjangan anggota dewan, termasuk tunjangan rumah Rp50 juta yang sebelumnya menjadi kontroversial di masyarakat. Hal tersebut disampaikan Said dalam keterangannya pada Minggu, 31 Agustus 2025. Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta agar tunjangan perumahan dan fasilitas lainnya di luar batas kepatutan dihentikan sebagai pembelajaran di masa depan.
Said menekankan pentingnya empati dan simpati bagi setiap anggota DPR dalam hal penerimaan tunjangan yang menjadi perbincangan publik. Dia juga menyoroti kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia, sementara anggota DPR menerima tunjangan yang dinilai berlebihan. Said menekankan perlunya kepekaan terhadap aspirasi rakyat Indonesia bagi seluruh anggota DPR, serta menegaskan bahwa DPR harus menjadi etalase yang memperhatikan keinginan rakyat.
Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan DPR telah memberikan peringatan kepada anggota fraksi untuk memiliki sense of crisis, tepo sliro, dan terus mawas diri karena DPR harus menjadi wadah bagi rakyat untuk mengkritisi hal-hal yang dianggap menyimpang. Dengan demikian, kepekaan terhadap aspirasi rakyat Indonesia harus menjadi fokus bagi setiap anggota DPR untuk membangun jiwa politik yang berkualitas.
