Pada Sabtu, 26 Juli 2025, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bahtra Banong, mengungkapkan bahwa usulan dari Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengenai Pilkada melalui DPRD merupakan hasil dari kegelisahan yang dirasakan oleh seluruh elite partai politik. Bahtra menjelaskan bahwa ide tersebut sebenarnya bukan yang baru, karena Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra sudah menyampaikan hal serupa dalam pidatonya beberapa bulan sebelumnya.
Menurut Bahtra, kegelisahan ini berasal dari harapan seluruh elite parpol agar pelaksanaan pemilu tidak hanya berkualitas tetapi juga efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu. Hal ini mencakup dampak langsung dari biaya yang terlalu besar untuk pemilihan kepala daerah secara langsung yang saat ini berlangsung.
Sebelumnya, Cak Imin telah menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilu nasional dan daerah dipisah. Ia mengajukan perlunya pembentukan undang-undang mengenai sistem politik nasional dan menekankan pentingnya evaluasi total terkait pilkada. Dalam acara Harlah ke-27 PKB, Cak Imin bahkan mengusulkan agar kepala daerah ditunjuk oleh pusat atau dipilih oleh DPRD di setiap daerah, meskipun usulan ini menuai penolakan.
Usulan tersebut semata-mata diajukan PKB demi efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa proses yang berbelit-belit dalam tahapan demokrasi. Selain itu, Cak Imin juga menekankan perlunya evaluasi yang menyeluruh terkait sistem politik nasional dalam mempertimbangkan dampak pilkada.
