DKI Meninjau Kebijakan Tawuran: Langkah untuk Mengatasinya

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan kajian terhadap sejumlah kebijakan untuk mengatasi kasus tawuran yang terjadi di wilayah tersebut. Upaya tersebut meliputi melibatkan kriminolog dan psikolog, menggelar kampanye besar dengan tagar #JagaJakarta, serta membentuk Satuan Tugas (Satgas) Antitawuran. Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, dibahas beragam penyebab tawuran di Jakarta yang sudah menjadi masalah turun-temurun. Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali menyampaikan pentingnya kehadiran Pemerintah Provinsi Jakarta dalam menangani masalah ini sesuai dengan harapan masyarakat. Kerja sama dengan psikolog dan kriminolog dari universitas di sekitar Jakarta akan dijajaki untuk menyusun solusi komprehensif. Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo menegaskan perlunya tindakan tegas untuk menghentikan tawuran dengan menerapkan prinsip ‘broken windows’ yaitu menindak pelanggaran kecil secara langsung. Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno menambahkan bahwa kampanye #JagaJakarta, patroli intensif, dan pemanfaatan teknologi seperti CCTV berbasis kecerdasan buatan juga menjadi pendekatan yang diperlukan. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali menyarankan agar pendekatan ekonomi dan sosial turut dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang dengan memberikan insentif di area bebas tawuran dan disinsentif di daerah rawan konflik. Forum tersebut juga mengusulkan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda depan penanganan konflik untuk menjalankan operasi lapangan secara masif. Melalui berbagai upaya ini diharapkan dapat mengatasi masalah tawuran di Jakarta.

Source link