Pada Jumat, 13 Juni 2025, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Doni Akbar, memberikan apresiasi terhadap langkah tegas pemerintah dalam mencabut izin usaha pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Menurut Doni, keputusan yang diambil oleh Pemerintah Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya masyarakat Papua.
Doni menilai bahwa tindakan Presiden Prabowo dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk menghentikan IUP yang bermasalah sebagai wujud kepemimpinan yang visioner, mengutamakan kepentingan rakyat, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam nasional. Empat perusahaan yang izinnya dicabut setelah evaluasi dampak lingkungan dan sosial terhadap aktivitas pertambangan di kawasan Geopark Raja Ampat.
Menurut Doni, langkah ini sangat vital untuk memperbaiki tata kelola pertambangan di Indonesia. Dia juga menekankan bahwa penataan sektor pertambangan merupakan langkah penting dalam mencegah konflik sosial dan kerusakan ekosistem. Raja Ampat dianggap sebagai titik krusial antara ekonomi, lingkungan, dan hak masyarakat adat.
Doni menegaskan bahwa DPR RI, khususnya Fraksi Partai Golkar, mendukung investasi di Indonesia tanpa harus mengorbankan prinsip inkonstitusional dan kearifan lokal. Dengan komitmen yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh Menteri Bahlil, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi contoh negara yang berkembang secara ekonomi, inklusif, dan ramah lingkungan untuk Indonesia yang bermartabat.
