Keputusan Pemerintah Cabut Izin Tambang di Raja Ampat: Kenapa Langkah Penertiban Januari?

Pemerintah Presiden RI Prabowo Subianto telah secara resmi mencabut izin usaha pertambangan (IUP) untuk empat perusahaan tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Langkah ini diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers pada Senin (9/6). Tindakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat tata kelola sumber daya alam secara nasional. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah yang sudah direncanakan sejak awal tahun, berdasarkan kebijakan strategis yang telah disusun. Sejalan dengan Peraturan Presiden terkait penertiban kawasan hutan yang telah dikeluarkan sejak bulan Januari, keputusan ini merupakan langkah penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kasus IUP di Raja Ampat merupakan bagian dari langkah yang lebih luas yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Hasil kebijakan ini diambil setelah Presiden memimpin rapat terbatas dengan jajaran terkait, termasuk Menteri ESDM dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Mensesneg juga mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan dan informasi kepada pemerintah, termasuk melalui media sosial, yang membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data dan kondisi lapangan yang nyata.

Source link