Pada tanggal 24 Februari 2025, pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah untuk mengakhiri paradoks yang masih terjadi di Indonesia. Dikatakan oleh Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Indonesia memiliki potensi alam yang melimpah, namun masih terdapat ketimpangan sosial dan daerah tertinggal. Seiring dengan visi Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bertekad untuk memastikan rakyat Indonesia dapat menikmati kekayaan alamnya dengan sejahtera.
Badan investasi Danantara akan berfokus pada pengendalian industri strategis dan pemanfaatan sumber daya alam sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari ekspor sumber daya alam Indonesia agar manfaatnya bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat Indonesia. Dengan pendanaan dan pengembangan industri strategis, seperti hilirisasi nikel, pengembangan kecerdasan buatan, dan penciptaan infrastruktur pendukung, Indonesia diharapkan dapat melompat ke negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Melalui Danantara, Indonesia mengkonsolidasikan aset negara sebesar Rp 14.000 triliun untuk mendorong pembangunan dan mencapai tujuan Indonesia Emas 2045. Hilirisasi menjadi fokus utama untuk mempercepat pertumbuhan dan mencapai kesejahteraan merata di seluruh Indonesia. Pendekatan ini diharapkan dapat mengakhiri paradoks yang masih terjadi dan membuka jalan menuju kemajuan yang berkelanjutan.
