Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyatakan keyakinannya terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut kasus tata kelola minyak mentah Pertamina. Menurutnya, tidak ada rencana untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) oleh Komisi XII DPR untuk menangani kasus tersebut. Bambang menegaskan bahwa pihaknya percaya pada profesionalisme Kejaksaan Agung dan membiarkan hukum ditegakkan seadil-adilnya.
Kejagung sedang menyelidiki kasus korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, subholding, dan kontraktor kontrak kerja sama periode 2018-2023. Saat ini, jaksa agung sedang bekerja sama dengan BPK RI untuk menghitung kerugian negara dari kasus tersebut. Bambang memberikan dukungan penuh terhadap penegakan hukum oleh Kejagung terkait kasus korupsi tersebut dan menekankan agar tidak ada campur tangan politik dalam penanganan kasus ini.
Selain itu, Bambang juga mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat oleh Pertamina. Dia menekankan pentingnya menangkap pelaku korupsi namun juga menyelamatkan dan memperbaiki Pertamina agar tetap dapat melayani masyarakat dengan baik. Hingga saat ini, terdapat sembilan orang yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut, termasuk petinggi subholding PT Pertamina dan pihak swasta. Bambang memberikan pandangan positif terhadap upaya pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas layanan korporasi untuk kepentingan masyarakat.
