Komisi VIII DPR yang membidangi Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH) 2024 sepakat akan meminta pemerintah untuk memperbaiki kualitas makanan bagi para jamaah haji. Salah satu kesepakatan yang dicapai oleh Panitia Kerja Komisi VIII adalah bahwa menu catering harus memiliki cita rasa Nusantara.
“Menu catering untuk jamaah haji harus bercita rasa Nusantara dan dioptimalkan secara sungguh-sungguh berbahan baku dan juru masak dari Indonesia,” kata Ketua Panja BPIH Abdul Wachid dalam rapat panja BPIH, di Gedung DPR, Senin (27/11/2023). Awalnya usulan Wachid mengenai menu makanan tersebut mendapat banyak penolakan dari anggota Panja lainnya. Karena masalah bahan baku yang harus berasal dari Indonesia, pemerintah harus mengekspor semua bahan makanan dari Indonesia.
Namun ada peraturan di Kementerian Perdagangan Arab Saudi yang akan menyulitkan proses ekspor ini. Kementerian Perdagangan Arab Saudi memberlakukan syarat ketat mengenai kualitas makanan yang bisa masuk ke negaranya. Beberapa anggota DPR yang menentang usulan Wachid, menyebut bahwa banyak produk makanan Indonesia yang belum memenuhi syarat tersebut.
Perdebatan tersebut memakan waktu lebih dari 10 menit. Abdul Wachid akhirnya mengambil jalan tengah dengan menambahkan frasa ‘bahan makanan dari Indonesia harus dioptimalkan secara sungguh-sungguh berbahan baku dari Indonesia’. Konsumsi haji menjadi salah satu komponen biaya dalam BPIH 2024. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa biaya untuk konsumsi ini sebanyak Rp 6,9 juta per jamaah.
Menu makanan untuk jamaah haji menjadi salah satu yang paling disorot dalam pelaksanaan haji tahun 2023. Makanan yang disediakan dinilai hanya ‘seadanya’ dan kerap terlambat untuk diantar ke jamaah. Karena permasalahan ini, pemerintah diminta untuk mengevaluasi penyedia makanan untuk jamaah haji Indonesia.
