Presiden Prabowo Subianto dalam beberapa waktu terakhir kerap melakukan perjalanan ke luar negeri yang mendapat banyak perhatian publik. Setiap agenda diplomasi, mulai partisipasi di forum-forum internasional hingga berkunjung ke negara sahabat, selalu menjadi pemberitaan dan bahan diskusi.
Reaksi masyarakat terhadap kunjungan luar negeri ini sangat beragam, bahkan ada yang mempertanyakan tujuan serta hasil dari aktivitas tersebut. Di berbagai platform, pertanyaan seperti “Apa manfaat langsung dari kunjungan rutin ini?” atau “Bukankah bisa diwakili pejabat lain saja?” kerap bermunculan, menunjukkan ada kebutuhan akan transparansi dan penjelasan lebih lanjut.
Memang, diplomasi negara seringkali tidak memberikan dampak yang sama cepatnya dengan proyek fisik seperti pembangunan infrastruktur, sehingga masyarakat sulit merasakan hasilnya secara langsung. Namun, di tengah situasi internasional yang penuh tantangan, langkah diplomasi aktif justru menjadi alat penting agar posisi dan kepentingan Indonesia tetap terlindungi.
Sejak masa kepemimpinannya, Presiden Prabowo telah melakukan serangkaian perjalanan bilateral dan multilateral, menandakan komitmen Indonesia untuk tidak hanya menjadi penonton tetapi juga pemain dalam percaturan global. Intensitas ini mencerminkan upaya mengambil peran lebih signifikan dalam forum-forum global.
Topik diplomasi aktif ini pun menjadi bahasan dalam diskusi IR Youth Talks oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di Universitas Indonesia, tempat berbagai pandangan mengenai diplomasi dan partisipasi publik dibedah secara terbuka.
Anggy Pasaribu, salah satu moderator sekaligus jurnalis, mengamati adanya kesenjangan informasi antara pemerintah dan masyarakat umum. Di satu sisi, Indonesia semakin terlibat dalam isu-isu internasional, namun di sisi lain, masyarakat jarang mendapat narasi yang utuh dan mudah dipahami mengenai apa manfaat dan arti strategis dari berbagai kunjungan.
Anggy menyoroti tantangan-tantangan global seperti konflik berskala besar antara negara adidaya, perang Ukraina, hingga instabilitas Timur Tengah yang pasti berdampak ke Indonesia, mulai dari harga komoditas hingga stabilitas ekonomi.
Kondisi global yang tidak menentu mengharuskan Indonesia untuk tetap gesit dan menjaga hubungan baik dengan berbagai negara. Seperti dijelaskan oleh Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas, pola geopolitik yang semakin terfragmentasi membuat Indonesia tidak bisa lagi bersikap pasif, karena setiap keputusan negara maju bisa langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia.
Dalam menghadapi era global ini, strategi politik luar negeri Indonesia tetap mengacu pada prinsip bebas aktif, namun dalam pelaksanaannya lebih fleksibel dan adaptif. Menurut kajian Hubungan Internasional, strategi seperti ini disebut, “hedging,” yaitu menjaga keseimbangan di antara kekuatan dunia agar tetap bisa bergerak leluasa.
Broto Wardoyo dari Universitas Indonesia menambahkan, pendekatan Indonesia kini masuk tahap resilience-based hedging. Artinya, selain fleksibel di tingkat hubungan eksternal, pemerintah juga memperkuat daya tahan domestik agar tidak mudah terguncang oleh dinamika internasional.
Keikutsertaan Indonesia dalam kelompok seperti G20, ASEAN dan BRICS tidak boleh dilihat sebagai sekadar ajang pamer, melainkan sebagai wujud konkret upaya mengambil posisi strategis demi kepentingan nasional. Sayangnya, pesan ini belum selalu sampai kepada masyarakat dengan bahasa yang membumi.
Di media, yang sering terlihat hanyalah dokumentasi pertemuan dan prosesi formal, tanpa memperlihatkan proses pengambilan keputusan dan argumentasi strategis di baliknya. Tanpa narasi yang tepat, publik cenderung menganggap diplomasi sekadar sebuah rutinitas protokoler.
Sebagian pengamat menilai perbedaan persepsi ini muncul karena komunikasi kebijakan luar negeri didominasi kalangan pejabat atau akademisi, sehingga penggunaan istilah yang rumit membuat substansi diplomasi tidak banyak dikonsumsi masyarakat luas.
Padahal di era digital, pemerintah dituntut mampu menjelaskan kebijakan diplomasi dalam narasi yang segar, logis, dan mudah dicerna. Informasi yang disampaikan harus mempertimbangkan cara masyarakat mengakses serta memaknainya dalam kehidupan sehari-hari. Jika narasi hanya didominasi jargon dan kalimat defensif, justru akan memperlebar kesenjangan pemahaman di ruang publik.
Juru bicara pemerintah sebaiknya menyusun pesan yang menjawab kebutuhan masyarakat, dengan mengaitkan isu luar negeri ke hal-hal yang dekat dengan kehidupan, seperti harga beras, peluang kerja, dan keamanan nasional.
Di ranah digital, negara perlu berekspresi tidak sekadar ramai, namun juga informatif dan tidak praktis. Pesan diplomasi bukan hanya perlu tampil, tetapi juga mampu membangun pemahaman kolektif yang membedakan antara opini viral dan fakta kebijakan.
Dengan demikian, tantangan utama diplomasi Indonesia masa kini tidak hanya soal memperoleh pengakuan di dunia internasional, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat dalam negeri. Agar diplomasi tetap relevan dan efektif, publik harus menjadi bagian dari pemahaman dan keterlibatan, bukan sekadar penonton kebijakan elit. Dialog terbuka serta komunikasi dua arah amat diperlukan, sehingga manfaat diplomasi bisa benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
