Insiden pembatalan hasil putaran pertama pemilihan presiden 2024 di Rumania oleh Mahkamah Konstitusi menjadi cerminan betapa pentingnya kesiapan sistem demokrasi dalam menghadapi serangan siber modern, termasuk bagi Indonesia yang sedang tumbuh sebagai negara demokratis dengan digitalisasi yang intens.
Terjadinya intervensi asing dalam bentuk serangan siber berskala besar menggarisbawahi transformasi ancaman digital, yang kini tidak hanya lagi sekadar persoalan kriminal, melainkan telah menjadi instrumen geopolitik guna mengendalikan atau mengganggu proses demokrasi suatu negara.
Hasil temuan dari badan intelijen Rumania menunjukkan bahwa pembatalan tersebut tidak terlepas dari gabungan dua strategi utama, yakni serbuan siber masif ke infrastruktur penting perhitungan suara dan operasi disinformasi kompleks melalui saluran media digital—suatu pola serangan gabungan yang saat ini dikenal sebagai hybrid warfare.
Penjelasan Mengenai Serangan Gabungan ke Proses Demokrasi
1. Penetrasi Siber ke Infrastruktur Vital Pemilu
Menurut laporan lembaga intelijen setempat, sebelum dan saat pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, tercatat lebih dari 85 ribu upaya serangan digital diarahkan ke jalur teknologi informasi yang menopang penyelenggaraan pemilu, terutama pada jaringan dan server resmi penyelenggara pemilu. Sasaran utama serangan ini bukan hanya pemantauan atau pencurian informasi, melainkan upaya aktif dalam mengacaukan, mengubah, bahkan menghancurkan integritas data hasil suara. Ciri khas dari skala dan kecanggihan operasi ini kuat mengindikasikan keterlibatan aktor negara asing, sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh kelompok kriminal biasa.
2. Operasi Disinformasi untuk Membelokkan Persepsi Publik
Penyelidikan lanjutan mengungkap adanya upaya sistematis untuk mempengaruhi opini masyarakat melalui kampanye disinformasi di media sosial dan aplikasi pesan singkat, dengan bukti kuat keterlibatan negara asing yang diduga berasal dari Rusia. Upaya ini diperparah dengan dukungan keuangan ilegal yang menghidupi influencer digital dan memicu viralnya konten manipulatif, khususnya dalam mendongkrak suara kandidat pro-Moskow, Calin Georgescu, yang secara tak terduga memenangkan suara terbanyak pada putaran pertama. Praktik semacam ini jelas melanggar aturan hukum pemilu dan integritas persaingan politik yang transparan.
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi pun menyimpulkan, serangan terkoordinasi terhadap sistem pemilu dan penyebaran narasi palsu tersebut telah merusak landasan hukum dan prinsip jujur dalam pemilihan umum, sehingga membatalkan hasil yang telah diumumkan adalah satu-satunya solusi yang adil dan konstitusional.
Refleksi untuk Indonesia: Urgensi Tangguh di Bidang Siber Demokrasi
Peristiwa tragis di Rumania harus menjadi pembelajaran kritis bagi Indonesia. Dengan pertumbuhan penggunaan internet yang sangat pesat dan ekosistem digital yang terkadang belum sepenuhnya aman, ancaman serupa bisa mengintai proses pemilihan umum Indonesia di masa mendatang.
Serangan digital bukan semata ancaman kriminal, namun kini masuk dalam kategori ancaman terhadap stabilitas nasional dan eksistensi demokrasi. Dampaknya bisa sangat luas:
1. Potensi Penurunan Kepercayaan Publik: Jika sistem Komisi Pemilihan Umum mengalami serangan atau manipulasi data, kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi dapat menurun drastis, memicu keresahan, bahkan krisis legitimasi.
2. Disintegrasi Sosial Akibat Propaganda Digital: Narasi provokatif atau data pemalsuan yang disebarkan secara masif dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan gesekan horisontal, serta melemahkan kekuatan bangsa.
3. Taruhannya adalah Kedaulatan Negara: Intervensi terstruktur dari kekuatan asing punya potensi menggerus kedaulatan nasional dan mengarah pada pengambilan keputusan yang tidak lagi berlandaskan kepentingan rakyat Indonesia.
Menyadari hal tersebut, kolaborasi antara instansi seperti POLRI, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian dan TNI menjadi sangat krusial. Dibutuhkan pendekatan strategis yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pertahanan siber sebagai bagian dari strategi keamanan nasional.
Peningkatan investasi di bidang sistem pengawasan teknologi, pengembangan kemampuan menelusuri pelaku digital lintas negara, serta program literasi digital seluruh lapisan masyarakat menjadi langkah nyata yang harus segera diwujudkan. Indonesia harus siap membangun benteng kokoh di dunia digital, agar pesta demokrasi tetap berada di rel keadilan dan transparansi yang menjadi cita-cita seluruh rakyat.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
