Pada Sabtu, 4 Oktober 2025, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI dari fraksi Golkar, Muhidin Mohamad Said, menegaskan prinsip bahwa politik anggaran harus difokuskan untuk kepentingan publik yang berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan saat acara Diklat Kader Muda Nasional Partai Golkar Gelombang II yang diikuti oleh peserta dari 14 provinsi. Tema yang diangkat dalam acara tersebut adalah “Politik Anggaran untuk Kesejahteraan: Antara Populisme dan Tuntutan Birokratik”.
Muhidin menjelaskan bahwa politik anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat harus memastikan alokasi anggaran untuk kebutuhan dasar rakyat, mengurangi ketimpangan, serta mendorong pemerataan ekonomi. Alokasi dana harus dilakukan dengan baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI, Musa Rajekshah atau Ijeck, menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebijakan populis yang cepat dan birokrasi yang terukur.
Ijeck menekankan bahwa penting untuk menggabungkan kebijakan populis yang cepat dengan birokrasi yang terukur agar kebijakan yang diambil tetap tepat sasaran. Selain itu, inovasi ekonomi juga harus didorong, termasuk melalui penerapan mix economy antara pemerintah dan swasta, serta pentingnya e-government dalam mencegah korupsi di daerah.
Ijeck juga mengingatkan kader muda Golkar bahwa politik anggaran adalah landasan utama dalam membangun kesejahteraan rakyat, bukan hanya sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan semata. Generasi penerus diharapkan untuk memahami medan politik, menciptakan kebijakan yang berpihak pada rakyat, serta menghadirkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Demikianlah pesan yang disampaikan dalam acara tersebut.
