Kontroversi seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus mengemuka. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih tata ruang yang menjadi akar permasalahan. DPRD bersama pegiat lingkungan telah mengkritik keberadaan KJA di area tersebut. Perusahaan yang bertanggung jawab atas KJA menyatakan bahwa aktivitas mereka sudah berjalan sejak tahun 2019. Dalam menghadapi situasi ini, DPRD mendesak Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan operasi perusahaan tersebut sementara waktu guna mencari solusi terbaik yang mengakomodasi kepentingan semua pihak, termasuk nelayan lokal dan menjaga kelestarian lingkungan.
Polemik Keramba Jaring Apung di Pantai Pangandaran: Sorotan DPRD Terkait Tata Ruang
Read Also
Recommendation for You
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Istimewa menjelang peringatan Hari Ulang…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran meraih peringkat terbaik ke-1 nasional dalam kategori Jaringan…
Sri Rahayu, anggota DPRD Pangandaran yang telah menjabat selama tiga periode, mengungkapkan keyakinannya dalam memperjuangkan…
Pada Kamis, 25 Juli 2024, DPRD Kabupaten Pangandaran mengadakan Rapat Paripurna Tingkat I untuk menerima…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran menaruh perhatian yang besar pada hasil Laporan Hasil…
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran telah memberikan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab)…