Pemkab Malang APBD 2026 Naik 2,37%, Janji Genjot PAD

Wakil Bupati Malang, Lathifah Shohib, menyerahkan dokumen jawaban atas pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Malang terkait APBD 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menargetkan kenaikan pendapatan daerah sebesar 2,37 persen dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Meski demikian, Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib, mengakui sebagian besar pendapatan daerah masih bergantung pada dana transfer pusat yang mencapai 75,16 persen. Target pendapatan itu disampaikan Lathifah saat Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Malang dengan agenda jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2026. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Malang, H. Kholiq, dan dihadiri jajaran Forkopimda serta kepala perangkat daerah. Optimisme ini harus dibarengi kerja keras semua pihak. Kami akan terus menggali potensi PAD melalui intensifikasi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi, peningkatan kualitas SDM, hingga optimalisasi BUMD. Peningkatan PAD penting agar Malang lebih mandiri secara fiskal. Jika PAD kita tumbuh, APBD bisa lebih berkelanjutan dan tidak hanya bergantung pada transfer pusat. Dalam paparannya, Lathifah juga menjelaskan arah belanja daerah diarahkan pada penganggaran yang berkualitas, efektif, efisien, dan patuh regulasi. Sementara dari sisi pembiayaan, Pemkab Malang mengalokasikan penyertaan modal Rp41 miliar kepada tiga BUMD untuk memperkuat usaha dan menambah kontribusi pendapatan daerah. Selain itu, Pemkab Malang telah menyusun tahapan pembangunan 2026-2030 sesuai RPJMD 2025-2029 dengan fokus pada keberlanjutan, inklusivitas, dan keselarasan dengan kebijakan nasional. Dari kursi legislatif, Wakil Ketua DPRD Malang, Abah Kholiq, mendorong pemerintah lebih serius menggenjot PAD. Target dan capaian 2025 harus dievaluasi. Tahun depan PAD harus naik agar kita tidak terus bergantung pada dana perimbangan.

Source link