Penunjukan BSNPG untuk mendukung demokrasi yang lebih sehat dan bertanggung jawab disambut positif oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham. Menurutnya, gagasan tersebut adalah bentuk ijtihad politik yang bertujuan untuk memperkuat dan menata sistem politik Indonesia. Ia sangat mengapresiasi inisiatif tersebut karena dianggap sebagai upaya serius untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Idrus juga menjelaskan bahwa usulan yang diajukan oleh BSNPG akan dikaji lebih dalam dan dilaporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Sebagai partai besar, Golkar merasa bertanggung jawab untuk mengawal arah demokrasi Indonesia agar tetap pro-rakyat. Melalui BSNPG, Golkar berharap dapat memastikan bahwa politik tetap mempertahankan martabatnya dan pemerintah serta parlemen benar-benar menjadi representasi kehendak rakyat. Selain itu, BSNPG juga dinyatakan sebagai benteng moral bagi demokrasi nasional untuk memastikan keberlangsungan demokrasi yang baik dan bertanggung jawab. Syahmud Basrie Ngabalin, Kepala BSNPG, menekankan pentingnya perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia untuk menghadirkan demokrasi yang lebih sehat dan terbuka. Menurutnya, demokrasi sejati harus tumbuh dari kesadaran dan tanggung jawab setiap warga negara, bukan sekadar simbol pencoblosan di bilik suara. Konsep demokrasi yang lebih baik mengarah pada partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah bangsa, bukan sekadar sebagai penonton. Syahmud menekankan bahwa suara rakyat bukan hanya hak, tetapi juga mandat, janji, dan amanat untuk masa depan bangsa yang harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Demokrasi sesungguhnya adalah perjanjian antara rakyat dan wakil yang dipilihnya, sehingga rakyat harus memilih dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa dipengaruhi oleh iming-iming materi atau popularitas.
Menjaga Keberlanjutan Demokrasi: Anugerah dan Tanggung Jawab

Read Also
Recommendation for You

Tensi politik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin meningkat menjelang Muktamar X. Hal ini…

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…

Ahmad Sahroni, anggota DPR RI nonaktif, telah menghilang dari publik selama hampir sebulan setelah kontroversi…

Amir Uskara ditunjuk sebagai ketua tim relawan pemenangan Muhamad Mardiono dalam muktamar ke-X PPP. Pada…

Peta persaingan calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X mulai mengerucut dengan rencana Muktamar…