Pada hari Selasa, 9 September 2025, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Aria Bima mengungkapkan bahwa pembahasan reshuffle dalam Kabinet Merah Putih di bawah kekuasaan Presiden RI Prabowo Subianto adalah hak prerogatif presiden. PDIP menghormati keputusan Prabowo terkait perombakan menteri, termasuk perihal Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan. Aria Bima menegaskan bahwa meskipun Budi Gunawan memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan PDIP, partai tersebut tetap berada di luar pemerintahan.
Aria Bima juga mengakui bahwa PDIP sangat menghormati kompetensi Budi Gunawan, namun secara organisasi, partai ini tidak berada dalam lingkaran eksekutif pemerintahan. Ketika ditanya mengenai siapa yang bisa menggantikan posisi Budi Gunawan, Aria Bima menghindari untuk berkomentar lebih lanjut. Ia meyakini bahwa Prabowo pasti memiliki kriteria-kriteria khusus sebelum menentukan pengganti Menko Polkam. Dalam konteks politik, PSU Pilgub Papua juga menjadi perbincangan, di mana PDIP mengusung pasangan Gubernur-Wakil Gubernur, Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK), sebagai pertarungan harga diri partai.
