Dua partai politik terkemuka di Indonesia, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), telah menggelar kongres dengan pendekatan yang berbeda dalam pemilihan ketua umum. PSI menerapkan sistem one man one vote, sementara PDIP tetap mempertahankan mekanisme aklamasi yang menjadi tradisi dalam partai. Menurut pengamat politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS), kedua cara pemilihan tersebut memiliki karakteristik yang tidak dapat langsung dibandingkan, di mana PSI berupaya memperkenalkan model baru yang lebih terbuka dengan melibatkan ribuan anggota dalam pemilihan.
Di sisi lain, PDIP dianggap sebagai partai yang telah memiliki akar kuat dan ideologi yang mapan, sehingga pemilihan ketum dilakukan berdasarkan tradisi yang telah terjalin selama ini. Pengamat menekankan bahwa baik sistem pemilihan langsung maupun aklamasi sah-sah saja, selama tidak menimbulkan konflik internal dalam partai. Terkait keputusan PDIP untuk menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum yang juga merangkap posisi Sekretaris Jenderal, dianggap sebagai langkah responsif terhadap situasi internal partai, terutama terkait kondisi hukum Sekjen sebelumnya, Hasto Kristiyanto.
Meskipun amnesti telah diterbitkan oleh Presiden, namun proses hukum terhadap Hasto masih belum sepenuhnya selesai. Dinamika internal partai menjadi pertimbangan penting bagi PDIP dalam menunjuk Megawati untuk merangkap kedudukan Sekjen sementara. Posisi Megawati masih dianggap sebagai mesin utama partai dan kekuatan yang vital dalam menjaga soliditas PDIP. Dengan demikian, pemilihan ketum yang berbeda antara PSI dan PDIP harus dipahami sesuai dengan konteks dan tradisi masing-masing partai, yang pada akhirnya bertujuan untuk menjaga kestabilan dan kekompakan internal partai tanpa menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
