Golkar Ungkap Pernyataan Terbaru: Apa yang Harus Diketahui?

Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyoroti berbagai dampak negatif dari sistem Pilkada langsung, mulai dari konflik horizontal di masyarakat hingga biaya politik yang tinggi. Pilihan langsung atau melalui DPRD, Bahlil menyatakan partainya tengah mengkaji alternatif dalam penataan ulang sistem demokrasi. Menurut Bahlil, dampak negatif bagi pihak yang kalah dalam pemilihan kepala daerah dapat memicu konflik horizontal di masyarakat, bahkan mempengaruhi hubungan antartetangga dan rumah tangga. Golkar berpendapat tentang pentingnya penataan sistem demokrasi Indonesia melalui perubahan undang-undang politik, terutama terkait pemilihan kepala daerah, seperti gubernur, bupati, dan wali kota. Golkar dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah menyampaikan usulan serupa mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPR atau DPRD. Meskipun belum ada keputusan final, Golkar sedang merumuskan berbagai alternatif skema, termasuk opsi pemilihan oleh DPR atau DPRD. Menjaga rasionalitas berpikir dalam disiplin hukum negara, Golkar meyakini perlunya pemilihan kepala daerah sesuai dengan semangat demokrasi dalam UUD 1945.

Source link