Usulan Cak Imin Mengenai Pemilihan Kepala Daerah
Menurut analis komunikasi politik Hendri Satrio, usulan yang diajukan oleh Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau dipilih oleh DPRD provinsi seharusnya tidak diinterpretasikan secara harfiah. Menurut Hensa, pernyataan Cak Imin lebih merupakan bagian dari strategi komunikasi politik untuk memuaskan Presiden RI Prabowo Subianto.
Hensa menilai bahwa di balik usulan tersebut, Cak Imin sebenarnya memahami bahwa Prabowo sangat tergantung pada dukungan rakyat. Oleh karena itu, usulan tersebut seharusnya dianggap sebagai sinyal politik untuk menjaga hubungan baik dengan Prabowo, bukan sebagai indikasi bahwa ia benar-benar ingin mengubah sistem pemilihan kepala daerah. Hensa menyoroti bahwa Cak Imin memahami dengan baik dinamika politik dan preferensi publik, yang cenderung mendukung pemilihan kepala daerah secara langsung.
Sebelumnya, Cak Imin mengusulkan agar pemilihan kepala daerah dievaluasi total dan menyarankan agar kepala daerah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau setidaknya dipilih oleh DPRD setempat. Usulan tersebut diutarakan dalam perayaan Harlah ke-27 PKB di Jakarta, di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun usulan tersebut menuai penolakan dari banyak pihak, namun dilihat dari sudut pandang Hensa, tujuan sebenarnya dari usulan tersebut adalah untuk merajut hubungan yang baik dengan Prabowo tanpa meninggalkan sentimen rakyat yang mendukung pemilihan langsung.
