Pemilu adalah proses penting dalam sebuah negara demokratis seperti Indonesia. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu, perlu adanya partisipasi publik dalam pembahasan regulasi yang terbuka. Heri Budianto dari Partai Gema Bangsa menekankan pentingnya melibatkan semua komponen masyarakat dalam proses ini. Aspek teknis seperti masa jabatan legislatif juga perlu diputuskan bersama untuk memastikan agar semua pihak terlibat. Partai Gema Bangsa sendiri, sebagai partai baru, sedang fokus pada konsolidasi internal guna mempersiapkan diri menghadapi Pemilu 2029. Perlunya percepatan revisi Undang-Undang Pemilu sebagai tanggung jawab dari keputusan MK juga diakui oleh Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunnisa Nur Agustyati. Dengan proses pembahasan yang transparan dan melibatkan semua pihak, diharapkan pemilu di Indonesia dapat menjadi lebih demokratis dan bersih.
Pasca Putusan MK: Pemerintah Harus Bahas Regulasi Pemilu Transparan

Read Also
Recommendation for You

Tensi politik di dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) semakin meningkat menjelang Muktamar X. Hal ini…

Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo telah menyiapkan sanksi terberat bagi…

Ahmad Sahroni, anggota DPR RI nonaktif, telah menghilang dari publik selama hampir sebulan setelah kontroversi…

Amir Uskara ditunjuk sebagai ketua tim relawan pemenangan Muhamad Mardiono dalam muktamar ke-X PPP. Pada…

Peta persaingan calon ketua umum (caketum) PPP menjelang Muktamar X mulai mengerucut dengan rencana Muktamar…