Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI menyampaikan pandangannya terkait pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2026. Pembahasan ini merupakan bagian dari proses penyusunan nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran 2026 yang akan memengaruhi struktur APBN tahun tersebut. KEM PPKF 2026 disusun untuk mewujudkan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terkait kekuasaan negara dalam mengelola sumber daya alam, kekayaan, dan cabang produksi penting. Fraksi PDIP mendukung pembahasan lebih lanjut terhadap kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal tersebut.
Tujuan pembangunan nasional tahun 2026 mencakup berbagai indikator seperti tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrim, pengangguran, rasio gini, dan indeks modal manusia, yang harus diiringi dengan program dan alokasi anggaran yang jelas dari setiap kementerian/lembaga. Fraksi PDIP juga menekankan pentingnya menjaga nilai tukar petani dan nelayan sebagai prioritas pembangunan nasional. Selain itu, pembangunan ekonomi tahun 2026 yang ditetapkan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, produktivitas sektoral, pendapatan masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja.
Pada sisi belanja negara, diprediksi mencapai angka tertentu dengan peningkatan yang disertai dengan kualitas belanja yang lebih baik. Penting bagi pemerintah untuk menetapkan indikator kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga guna mengukur kinerja birokrasi dan pelayanan masyarakat. Sinergi antara banos dan program pemberdayaan juga perlu diperkuat untuk meningkatkan efektivitas program pembangunan masyarakat.
Reformasi struktural dalam kebijakan fiskal tahun 2026 harus difokuskan pada delapan strategi utama, antara lain ketahanan pangan, energi, program pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi UMKM, pertahanan, dan investasi. Reformasi ini harus didukung oleh langkah-langkah terukur, peran kementerian/lembaga, indikator capaian kinerja, dan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Fraksi PDIP berharap pandangan mereka dapat ikut menyempurnakan kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2026.
