Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespons aksi unjuk rasa massal yang dilakukan oleh para pengemudi ojek online (ojol) pada Selasa. Para pengemudi ojol menggelar demonstrasi untuk menuntut potongan tarif aplikasi tidak lebih dari 10 persen. Puan menyatakan bahwa DPR RI akan terus memfasilitasi permasalahan ini bersama Pemerintah untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak. Komisi V DPR yang mengurusi bidang transportasi bersama Komisi IX bidang ketenagakerjaan dan Komisi I bidang komunikasi dan informatika terus bekerja untuk menindaklanjuti tuntutan para pengemudi ojol.
Menanggapi aksi demo tersebut, Puan mengimbau agar pengemudi ojol melaksanakan unjuk rasa dengan tertib sehingga tidak mengganggu ketertiban umum. Massa aksi terdiri dari ribuan pengemudi ojol yang melakukan demonstrasi di berbagai titik, termasuk di depan kantor Kemenhub, Istana Merdeka, gedung DPR RI, kantor Aplikasi, dan lokasi terkait lainnya. Selama demo, ojek dan taksi online menyatakan akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi dan meminta masyarakat untuk tidak memesan.
Para pengemudi transportasi daring ini menuntut agar Pemerintah memberikan sanksi tegas kepada perusahaan aplikator yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Mereka juga menuntut Komisi V DPR RI untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan yang melibatkan Kementerian Perhubungan, asosiasi pengemudi, dan pihak aplikator. Selain itu, para pengemudi juga meminta revisi terhadap tarif penumpang, penghapusan program-program yang merugikan mereka, serta penentuan tarif layanan makanan dan pengiriman barang secara adil.
Komisi V DPR telah menyatakan akan mengundang perwakilan serikat pengemudi ojek online untuk RDP di Gedung DPR pada tanggal 26 Mei 2025. Salah satu agenda dalam rapat tersebut adalah membahas regulasi penurunan potongan sebesar 10 persen pada aplikasi. Para pengemudi ojol berharap dapat menemukan solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dalam permasalahan ini.
