Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, memberikan apresiasi serta catatan kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pangandaran Tahun 2024 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Pangandaran pada 22 April 2025. Meskipun terdapat capaian positif sepanjang tahun tersebut, Asep menekankan pentingnya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Laporan LKPJ disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 yang mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kebijakan strategis. Asep menyoroti perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
DPRD Pangandaran mendorong pemerintah daerah untuk melihat secara serius rekomendasi strategis yang disampaikan demi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi kinerja pemerintah daerah menghasilkan rekomendasi seperti pemutakhiran data peserta BPJS, optimalisasi pajak kendaraan bermotor, perbaikan manajemen PAD, serta penyelesaian status pegawai non-ASN. Asep menegaskan bahwa semua rekomendasi ini harus dijadikan panduan untuk memperbaiki sektor pemerintahan sehingga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Penekanan DPRD terhadap evaluasi LKPJ Bupati Tahun 2024 mencerminkan keseriusan mereka dalam mengawal pemerintahan yang efektif dan bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta potensi daerah.
