Masyarakat mengeluhkan lonjakan tagihan listrik bulan ini setelah kebijakan potongan tarif listrik 50 persen bagi pelanggan daya 2.200 VA ke bawah. DPR pun memberikan perhatian pada masalah ini. Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menekankan pentingnya transparansi dari pemerintah dan PT PLN terkait kebijakan subsidi tarif listrik. Hal ini berkaitan dengan lonjakan tagihan listrik yang dikeluhkan masyarakat, menimbulkan pertanyaan terkait perlindungan konsumen dan efektivitas komunikasi publik instansi terkait.
Mufti juga menyoroti ketidaksesuaian durasi diskon listrik yang banyak dikeluhkan masyarakat. Dia menegaskan adanya kesenjangan antara ekspektasi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Mufti berpendapat bahwa pemerintah dan PLN perlu memberikan penjelasan terbuka terkait mekanisme program subsidi, syarat dan durasi berlakunya karena terdapat ketidakkonsistenan informasi.
Politikus PDIP ini juga meminta PLN membuka data riil dan memberikan layanan audit pemakaian listrik secara transparan kepada pelanggan. Dia menekankan bahwa kenaikan tarif listrik yang drastis, terutama bagi golongan masyarakat kelas menengah ke bawah, dapat berdampak negatif pada daya beli mereka. DPR mendorong PLN untuk mengkaji ulang sistem tarif dan memberikan forum pengaduan dan klarifikasi secara aktif untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.
Mufti menyoroti pentingnya kehadiran negara dalam bentuk subsidi yang berkelanjutan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Hal ini menjadi kunci untuk menghindari potensi keresahan sosial akibat lonjakan tarif listrik tanpa alasan yang jelas. Selain itu, Mufti berharap agar kebijakan energi yang berkelanjutan dan berpihak pada kelompok rentan juga menjadi fokus pemerintah.
