Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman, menunjukkan ketidaksenangan terhadap Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperbaiki keadaan di Pertamina saat menjabat sebagai Komisaris Utama PT. Pertamina pada November 2019. Andy mengungkapkan keheranannya atas pernyataan Ahok dalam wawancara terkait kasus dugaan korupsi di Pertamina Patra Niaga. Menurut Andy, Ahok seharusnya berperan sebagai whistleblower saat menjabat sebagai Komisaris Utama untuk mengungkap ketidakberesan yang terjadi di perusahaan tersebut.
Andy juga menekankan bahwa Ahok memiliki wewenang besar untuk mencegah dan mengawasi indikasi korupsi di Pertamina serta menindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Dia juga menyoroti pentingnya tata kerja organisasi Pertamina terkait Whistle Blower System (WBS) yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran seperti fraud, kecurangan keuangan, korupsi, dan lainnya. Andy menegaskan bahwa Ahok dianggap abai karena baru mengutarakan hal tersebut setelah tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sementara kewajibannya sebagai Komisaris Utama tidak dijalankan dengan baik.
Ahok mengundurkan diri dari jabatan Komisaris Utama Pertamina pada Februari 2024 setelah sebelumnya ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri BUMN sebagai hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Pertamina pada November 2019. Andy menegaskan bahwa Ahok seharusnya lebih proaktif dalam menjalankan tugasnya sebagai Komisaris Utama untuk memastikan integritas dan kinerja perusahaan tetap terjaga.
