Pada Jumat, 28 Februari 2025, Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah untuk bersikap antisipatif terhadap penutupan PT Sritex yang berpotensi menyebabkan PHK massal. Saleh menekankan pentingnya langkah yang terukur dalam situasi ini. Karyawan yang bekerja secara profesional seharusnya tidak menjadi korban. Situasi yang memprihatinkan ini menunjukkan perlunya solusi cepat di tengah kondisi saat ini.
Aksi tanda tangan oleh karyawan Sritex menyuarakan kesedihan di masa PHK. Saleh menyoroti kebutuhan mendesak karyawan saat ini yang tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Pemerintah diharapkan dapat menemukan solusi terbaik bagi karyawan dan pekerja PT Sritex. Kunjungan Komisi VII DPR ke PT Sritex bersama Kementerian Perindustrian menunjukkan komitmen pemerintah untuk menangani situasi ini tanpa PHK karyawan.
Saat ini, mencari pekerjaan yang sesuai tidaklah mudah, terutama bagi lebih dari 8.000 mantan karyawan PT Sritex. Dalam kondisi perekonomian yang menantang, Saleh mendesak pemerintah untuk turun tangan dan memberi bantuan kepada mereka. Adanya PHK karyawan di PT Sritex sebagai imbas dari putusan pailit membutuhkan perhatian serius. Penutupan perusahaan ini menggugah tanggapan dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR yang menuntut solusi konkret bagi karyawan yang terdampak.
