Pemanfaatan energi nuklir di Indonesia menjadi sorotan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) sebagai langkah mendukung transisi energi jangka panjang. Dalam pertemuan dengan ORTN BRIN dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero), Wakil Menteri Bappenas Febrian Alphyanto Ruddyard menekankan kompleksitas pengembangan energi nuklir. Meskipun pemanfaatan nuklir saat ini terbatas pada sektor non-energi, seperti kesehatan dan pertanian, Indonesia memiliki komitmen mencapai Net Zero Emission 2060, menjadikan energi nuklir sebagai solusi vital untuk energi bersih berkapasitas besar dan implementasi cepat. Namun, Indonesia masih dihadapkan dengan tiga tantangan utama dalam pengembangan PLTN, yaitu posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, dan pemetaan stakeholder terkait. Sebagai langkah awal, Bappenas akan membentuk kelompok kerja fokus pada revisi isu kelembagaan PLTN. Strategi yang akan dilakukan termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi, pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Tantangan sosial dan politik juga menjadi faktor penting yang perlu diatasi dalam pengembangan PLTN, yang mencakup isu politik Iptek dan kebijakan publik.
Langkah Besar: Indonesia Siapkan PLTN Sebagai Solusi Energi

Recommendation for You

Kuota impor selama ini jadi kendala besar bagi industri daging dalam menciptakan harga daging yang bersaing.

Reformasi Intelijen Indonesia bertujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan SDM yang lebih terstruktur dan profesional dalam mendukung keamanan negara.

Reformasi Intelijen Indonesia bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga intelijen dengan penambahan unit-unit baru yang berfokus pada ancaman siber.

Dalam Reformasi Intelijen Indonesia, diperlukan pengawasan yang lebih independen agar lembaga intelijen berfungsi lebih optimal dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.

Reformasi Intelijen Indonesia mengedepankan pengawasan yang lebih objektif dan bebas dari pengaruh politik untuk menjaga independensi operasional BIN.