Pada Minggu, 19 Januari 2025, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengeluarkan pernyataan yang mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap rantai pasok makanan dan pengolahannya dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kasus keracunan massal yang menimpa 50 siswa di SD Dukuh 03, Sukoharjo pada Kamis, 16 Januari 2025. Insiden tersebut terjadi setelah para siswa mengonsumsi makanan yang disediakan dalam program MBG.
Menurut Alifudin, pengawasan yang ketat dan transparansi dalam rantai pasok makanan sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang. Dia menegaskan bahwa kontrol kualitas dalam distribusi pangan, termasuk program MBG, harus diperketat mulai dari proses produksi hingga distribusi makanan. Alifudin juga meminta agar penyedia katering yang bertanggung jawab atas makanan yang dimakan siswa SD Dukuh 03 segera dilakukan investigasi menyeluruh.
Sebagai mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Alifudin menekankan pentingnya pengawasan dari pihak sekolah, dinas kesehatan, dan berbagai pihak terkait lainnya untuk memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi anak-anak. Dia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kontrak dan performa katering agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Alifudin menegaskan bahwa keamanan pangan dan kontrol kualitas makanan harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah yang melibatkan distribusi pangan.
