DKPP: Keberpihakan Penyelenggara Pemilu Jadi Pengaduan Terbesar – Pemilu 2024

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito, mengungkapkan bahwa pihaknya masih melihat adanya ketidaknetralan dari penyelenggara pemilu dalam menangani berbagai perkara selama tahun 2024. Hal ini disampaikan Heddy dalam rapat konsolidasi nasional yang diselenggarakan oleh KPU RI untuk mengevaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 di Jakarta. Menurut Heddy, salah satu perhatian utama adalah keberpihakan yang mendominasi saat itu, menjadi sorotan utama dalam pengaduan yang diterima. Data DKPP per 29 Desember 2024 mengindikasikan bahwa terdapat 38 aduan terkait keberpihakan penyelenggara Pemilu selama tahun tersebut. Pengaduan tersebut membawa isu keberpihakan sebagai topik utama, baik selama tahapan Pemilu maupun Pilkada. DKPP juga menerima total 693 aduan sepanjang tahun 2024, dengan sebagian besar terkait tahapan Pemilu dan Pilkada. Heddy menekankan pentingnya netralitas, kejujuran, dan keadilan dalam perhelatan pemilu dan pilkada karena merupakan ritual pemberian mandat dari rakyat kepada calon pemimpin. Meskipun mengkritisi ketidaknetralan beberapa penyelenggara, Heddy juga memberikan apresiasi atas kerja keras jajaran KPU yang berhasil menyelenggarakan acara demokrasi tersebut. Dia menilai bahwa prestasi KPU dalam menggelar Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama sebagai pencapaian luar biasa yang jarang terjadi di negara lain.