Pemerintahan Prabowo Harus Siap Hadapi Dinamika Indo-Pasifik, Menurut Pengamat UGM

Rabu, 23 Oktober 2024 – 14:37 WIB

Yogyakarta, VIVA – Pengamat ketahanan nasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Armaidy Armawi mengatakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto perlu mengantisipasi dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik.

“Kawasan Indo-Pasifik ini akan menjadi perebutan, dan Indonesia harus siap menghadapi tantangan yang muncul, terutama terkait kedaulatan wilayah dan pertahanan nasional,” kata Armaidy dalam keterangannya di Yogyakarta, Rabu, 23 Oktober 2024.

Menurut dia, dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik bukan hanya memunculkan ancaman militer, tetapi juga perebutan pengaruh politik dan ekonomi sehingga menuntut perhatian lebih dari kabinet pemerintahan baru.

Armaidy menilai kawasan yang mencakup Laut Natuna Utara hingga perbatasan selatan dengan Australia, telah menjadi wilayah strategis yang diperebutkan oleh kekuatan global terutama karena sumber daya alam yang melimpah dan lokasinya yang strategis.

Pemerintah, menurut dia, tidak bisa hanya mengandalkan hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga, tetapi juga harus waspada terhadap perebutan pengaruh yang terjadi secara perlahan namun nyata.

“Filosofi seribu kawan masih sedikit, satu musuh terlalu banyak tetap relevan, tetapi harus diiringi dengan kehati-hatian dalam menentukan langkah ke depan,” kata dia.

Dia berharap pemerintah baru mampu memanfaatkan situasi global yang tidak menentu saat ini untuk memperkuat posisi Indonesia karena pada akhirnya yang berpotensi terdampak adalah masyarakat Indonesia.

“Transformasi geopolitik ini mungkin tidak terlihat jelas, tetapi perebutan pengaruh dan kekuatan adalah hal yang harus kita waspadai. Ini bukan hanya soal menjaga batas wilayah, tetapi juga mempertahankan sumber daya alam kita dari eksploitasi oleh pihak-pihak luar,” ujar dia.

Dosen Fakultas Filsafat UGM ini mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga wilayahnya yang luas.

Sistem pertahanan Indonesia, menurut dia, seharusnya berlandaskan kepada pemahaman bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Dengan belasan negara yang berbatasan langsung, kata Armaidy, Indonesia juga harus memastikan bahwa kekuatan alutsista dan jumlah pasukan cukup memadai untuk menjaga kedaulatan.

“Jika dihitung dengan luas wilayah, jumlah pasukan kita masih kurang,” ujar dia.

Pada tingkat domestik, Armaidy menekankan pentingnya mengembalikan kepercayaan rakyat sebagai pondasi dari ketahanan nasional.

Dia menuturkan keberhasilan kabinet baru dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kekompakan, visi kebangsaan yang kuat, serta upaya nyata untuk menegakkan hukum dan mewujudkan konstitusi sebagai landasan dasar ketahanan nasional.

Indikator keberhasilan suatu pemerintahan, kata dia, adalah sejauh mana pemerintah mampu mewujudkan konstitusi itu dan berpegang pada konstitusi itu dengan baik dan konsisten.

Di dalam konstitusi, ujar Armaidy, tugas pemerintahan negara sangat sederhana yaitu mampu melindungi segenap warga negaranya, tidak terdapat jurang antara kaya dan miskin, serta memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Dari tiga ini nanti akhirnya bangsa ini dapat bersaing secara global, bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di tengah pergaulan antarbangsa,” pungkas Armaidy. (ant)