Tanggal Kamis, 19 September 2024 – 15:03 WIB
Jakarta, VIVA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Said Abdullah berharap rencana pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih Prabowo Subianto segera terwujud.
Menurut Said, pertemuan itu sudah dinantikan banyak orang kendati dia tak bisa memastikan kapan pertemuan itu terjadi.
“Kita semua berharap kedua pemimpin bangsa ini bisa secepatnya bertemu, kita semua menunggu, masyarakat menunggu,” kata Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.
Saat ditanyai apakah keduanya akan bertemu pada awal Oktober seperti yang sebelumnya dia ucapkan, Said memastikan hal tersebut akan terjadi. “Baik Ibu Megawati maupun [calon] presiden terpilih, insyaallah, secepatnya akan bertemu,” ujarnya.
Said sebelumnya mengatakan pertemuan itu akan dilaksanakan sebelum pergantian jabatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024.
Dia menjamin, jika pertemuan itu terjadi, kedua pemimpin bangsa tidak akan membahas urusan bagi-bagi kekuasaan atau jabatan menteri. PDIP, katanya, menghindari anggapan itu karena memang tidak dimaksudkan untuk bagi-bagi kekuasaan.
“Ya, itu sih masalahnya: seakan-akan kalau pemimpin bangsa bertemu langsung [dianggap] bagi-bagi kekuasaan, pertemuan itu transaksional. Itu yang tidak baik bagi kita semua,” katanya.
Dia mengaku enggan mendengar pertanyaan tentang bagi-bagi kursi, sebab pertemuan seperti itu kerap dianggap bermotif transaksional. “Langsung pertanyaannya apakah ini bagian dari bagi-bagi kursi, transaksional lagi. Nah, kita ini suruh ngapain sesungguhnya?” ujarnya.
Said lantas menyarankan pertemuan tersebut sebaiknya dilaksanakan usai Prabowo dilantik sebagai presiden agar tidak dianggap sebagai bagi-bagi kekuasaan. “Ya, kalau gitu, lakukan saja pertemuan sesudah pelantikan, selesai,” ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Dia menjamin, jika pertemuan itu terjadi, kedua pemimpin bangsa tidak akan membahas urusan bagi-bagi kekuasaan atau jabatan menteri. PDIP, katanya, menghindari anggapan itu karena memang tidak dimaksudkan untuk bagi-bagi kekuasaan.
