Minggu, 18 Agustus 2024 – 15:36 WIB
Jakarta, VIVA – Sekretaris Dewan Pakar Partai Golongan Karya (Golkar) Ganjar Razuni menegaskan, pihaknya tidak membahas calon ketua umum pengganti Airlangga Hartarto. Hal ini berkaitan dengan acara pertemuan silaturahmi dan diskusi bersama yang digelar oleh Dewan Pakar Golkar pada Kamis, 15 Agustus 2024.
Ganjar menjelaskan, pada pertemuan itu tidak menghasilkan sikap atau pandangan politik terhadap calon ketua umum. Dalam pertemuan itu kata Ganjar, pihaknya hanya menyimak dan mendengarkan pandangan dan pendapat para anggota.
“Dewan Pakar sama sekali tidak membahas figur-figur calon ketua umum, sebab biarlah itu menjadi kewenangan Munas XI Partai Golkar,” kata Ganjar dalam keterangannya, Minggu 18 Agustus 2024.
Karenanya, dia menegaskan bahwa apabila ada unsur pimpinan dan anggota Dewan Pakar Golkar sebagaimana yang sudah berseliweran di media beberapa hari ini, yang menyampaikan sikap soal calon ketua umum. Maka itu adalah pendapat pribadi bukan pendapat institusi Dewan Pakar Partai Golkar, karena bukan diputuskan dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Dewan Pakar Partai Golkar.
Ganjar menjelaskan, dalam acara silaturahmi itu mereka hanya memberikan masukan dan pertimbangan terhadap naskah pandangan dan sikap Dewan Pakar di dalam Rapimnas dan Munas XI Golkar yang akan dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, mereka juga membahas agar pemilihan legislatif (Pileg) DPR/DPRD dikembalikan menggunakan sistem proporsional tertutup. Namun, proses seleksi calon anggota legislatif harus bersifat terbuka dan dapat dikontrol publik melalui scoring serta berbagai instrumen penilaian lainnya dengan prinsip prestasi, dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela (PD2LT). “Dan tidak berpotensi pada masalah hukum yang melekat pada pribadi yang bersangkutan,” terangnya.
Selain itu, mereka mendorong pembiayaan partai politik oleh APBN secara lebih layak untuk konsolidasi, pendidikan kaderisasi, manajemen dan tata kelola pendataan kader, dan agenda musyawarah lainnya. “Tentunya mengenai pembiayaan partai politik ini, di-audit oleh akuntan publik untuk transparansi dan accountability, serta dibatasi kepada parpol yang lolos Electoral Threshold (ET) diatur dalam UU Partai Politik. ET perlu ditingkatkan menjadi 5 persen yang diatur dalam UU Pemilu,” tegasnya.
Ganjar menuturkan, mereka juga membahas agar masa jabatan Ketua Umum Golkar dibatasi maksimal dua periode berturut dengan catatan memiliki prestasi yang luar biasa. “Jadi Dewan Pakar Partai Golkar sama sekali tidak membahas figur calon ketua umum. Figur calon ketua umum biarlah menjadi kewenangan Munas XI Partai Golkar, yang merupakan institusi pengambilan keputusan tertinggi di dalam Partai Golkar sebagai perwujudan asas kedaulatan anggota,” ucapnya.
Adapun terkait calon ketua umum, dia menyerahkan sepenuhnya kepada peserta Munas untuk membahasnya bersama Ketua DPD Provinsi dan kabupaten/kota serta ormas-ormas Hasta Karya di dalam Munas XI tahun 2024.
