Minggu, 4 Agustus 2024 – 10:07 WIB
Jakarta – Langkah Presiden RI Jokowi yang menyampaikan permintaan maaf ke rakyat jelang purna tugas jadi sorotan elite parpol. Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyinggung sikap Jokowi.
Baca Juga :
Bela Jokowi yang Ramai Dikritik soal Minta Maaf ke Rakyat, Projo: Itu Tulus, Gitu Aja Diributkan
Kata Hasto, seluruh kebijakan Presiden harus dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Namun, hal itu bukan lantas langsung meminta maaf kepada rakyat.
Hasto mencontohkan mengenai data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.
Baca Juga :
Soroti Pemegang Golden Visa Bisa Dapat Hak Tanah, Mardani: Kebijakan Obral Lahan
“Partai menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan dari seorang presiden itu dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat. Contohnya kami yang selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto dikutip pada Minggu, 4 Agustus 2024.
Presiden Jokowi bersama Zulkifli Hasan dan Eddy Soeparno
Baca Juga :
Guru Besar USU Prof Ridha Terima Surat Tugas dari PDIP Maju di Pilwalkot Medan
Menurut dia, berbagai kebijakan Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf.
“Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan, itu harus ke depankan, bukan permintaan maafnya dulu,” lanjut Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat. Jokowi mengatakan dirinya hanya manusia biasa.
Jokowi menyampaikan permohonan maaf ini dalam sambutan saat zikir kebangsaan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis malam, 1 Agustus 2024. Acara ini merupakan rangkaian ‘Bulan Kemerdekaan’ HUT RI ke-79.
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya selama menjabat. Jokowi mengatakan dirinya hanya manusia biasa.
