Sabtu, 20 Juli 2024 – 23:14 WIB
Jakarta – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menganggap peristiwa Kudatuli atau kerusuhan 27 Juli 1996, telah melahirkan reformasi yang membawa Indonesia ke dalam demokrasi serta kebebasan pers saat ini.
Ribka menyatakan bahwa peristiwa Kudatuli menjadi pemicu lahirnya iklim demokrasi dan mengakhiri hegemoni Presiden Soeharto.
“Kalau tidak ada Kudatuli, tidak ada reformasi,” kata Ning, saat menghadiri diskusi “Kudatuli, Kami Tidak Lupa” di kantor DPP PDIP, Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.
Diketahui, Kudatuli adalah peristiwa pengambilalihan paksa Kantor DPP PDI yang dikuasai oleh massa pendukung Soerjadi.
“Kalau tidak ada reformasi, tidak ada anak buruh bisa menjadi gubernur. Tidak ada reformasi, tidak ada anak petani bisa menjadi bupati, wali kota. Tidak ada reformasi, tidak ada anak tukang kayu bisa menjadi presiden,” ujar Ning.
Menurutnya, setelah 28 tahun berlalu, pengorbanan sejumlah elemen masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi saat itu kini telah dinikmati oleh banyak pihak.
“Dulu yang bisa menjadi pejabat dari RT, RW, lurah, camat itu pasti Golkar, tetapi karena ada peristiwa 27 Juli, reformasi maka ada satu perubahan yang dahsyat, yaitu semua anak rakyat mimpinya bisa tercapai,” jelas Anggota DPR RI itu.
Ning mengingatkan bahwa sebelum peristiwa Kudatuli, terdapat Tragedi Gambir. Ia tidak ingin tragedi kekerasan ini terlupakan oleh masyarakat.
Artinya, kata dia, reformasi tidak berdiri sendiri karena ada banyak rentetan peristiwa sebelumnya berasal dari kekuatan rakyat melawan rezim otoriter Soeharto yang telah berkuasa selama 32 tahun.
Ning juga mengenang tragedi berdarah di Gambir yang terjadi pada rezim Soeharto.
“Kita sudah digebuk terlebih dahulu di Gambir. Saya ingat betul saya diselamatkan oleh Pak Pangat Ketua DPC Jakarta Barat. Walaupun dimasukkan ke dalam taksi, taksi itu juga dihancurkan, digebukin macam-macam. Itulah dulu rezim Soeharto,” ujar Ning.
