Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah memperingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dalam kebijakan bantuan sosial (bansos) menjelang Pemilu 2024.
“Setiap produk kebijakan publik merupakan bagian dari kepentingan politik, sehingga pemerintah perlu memperhatikan aspek politik dan operasional dalam mengembangkan kebijakan bansos,” kata Said di Jakarta, Selasa (5/12/2023).
Dia merekomendasikan lima hal yang dapat dilakukan pemerintah terkait kebijakan bansos. Pertama, menyempurnakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi kewenangan Kementerian Sosial.
“Penyempurnaan DTKS hingga ke level desa dan kelurahan itu harus melibatkan partisipasi luas masyarakat. Terlebih, DTKS menjadi acuan keseluruhan dari seluruh program bansos, berdasarkan tipologi kelompok sasaran dari masing masing program,” katanya.
Kedua, menyederhanakan proses bisnis dalam setiap program penyaluran bansos dengan bertumpu pada cashless, digitalize, dan open data.
Adapun khusus untuk bantuan beras yang dimobilisasi oleh Bulog sampai ke desa, Said menilai perlu adanya pengawasan dari banyak pihak.
Ketiga, memastikan pengemasan program bansos beras hanya ada gambar foto lambang negara atau gambar lainnya yang tidak terasosiasi dengan tafsir politik, karena pelaksanaannya menjelang Pemilu 2024.
Keempat, bekerja sama dengan bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM untuk melihat pola transaksi usaha, sehingga pemerintah memiliki big data tentang UMKM penerima KUR atas kecenderungan usahanya.
Kelima, penerima BLT El Nino adalah para penerima manfaat atas program PKH. Sehingga pemerintah harus bisa mengatur agar BLT El Nino skema penyalurannya hanya bisa digunakan untuk pembelian bahan makanan non beras.
“Program ini pencairannya diharapkan dapat menopang kebutuhan makanan non beras,” ujar Said.
Pewarta: Heri Suroyo
Editor: Imam Hairon
