Massa Demonstrasi (Foto: Wildan/suaraindonesia.co.id)
SUMENEP, Suaraindonesia.co.id- Bertepatan dengan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Sumenep yang ke-754, mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken (Himpass), membeberkan sejumlah kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) setempat, yang dinilai buruk, Selasa (31/10/2023).
Korlap Aksi Andy Papa menjelaskan, beberapa kinerja Dinsos P3A Sumenep yang masih dianggap buruk, antara lain adalah pemberantasan kemiskinan.
Ia menyesalkan, bahwa anggaran perjalanan dinas (Perdin) dan makan minum (Mamin) lebih besar dibandingkan dengan bantuan sosial, kepada lansia dan masyarakat yang membutuhkan.
Dia merinci, anggaran Perdin Dinsos P3A sekitar Rp 1,3 M. Sementara, bantuan terhadap perempuan lansia hanya cukup untuk makan 3 hari berupa mie instan, gula pasir 1kg, minyak goreng 1 liter dan beras 5 kg, yang diberikan kepada 6000 perempuan lanjut usia. Atau dapat disimpulkan anggaran bantuan diduga lebih kecil dari Perdin sekitar Rp 900 juta.
Dengan hal tersebut, pihaknya mencurigai adanya indikasi monopoli anggaran yang dilakukan oleh individu di dinas sosial dan P3A secara terencana dilakukan oleh kepala dinas dan konstituennya dengan anggaran yang cukup fantastis.
Selanjutnya adalah, pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Sumenep. Pasalnya, jumlah kasus tersebut, disebut terus naik dari tahun ke tahun. Akan tetapi, Dinsos P3A Sumenep, masih belum bisa memberikan solusi yang tepat, selain hanya sosialisasi.
Dia menekankan bahwa, maraknya kekerasan terhadap perempuan ini menjadi kasus yang harus ditangani dengan sebaik-baiknya, karena dapat memicu gangguan psikologis, terutama bagi korban.
“Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat di Kabupaten Sumenep. Dinas sosial harus memahami konsep pengarusutamaan gender dan harus memiliki solusi, jangan hanya sosialisasi saja yang menghabiskan anggaran,” lanjutnya.
Tak hanya itu, pihaknya juga mempertanyakan kejelasan bantuan mobil dari KEI. Pasalnya, hingga saat ini hal tersebut hanya seolah-olah menjadi pajangan saja dan tidak memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat luas.
“Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial dan P3A ini satu-satunya Kepala Dinas yang terindikasi banyak terlibat kasus hukum, namun belum terungkap dengan jelas kepada publik,” tandasnya.
Atas semua kekecewaan itu, massa aksi menuntut beberapa hal di antaranya. Bupati harus mengevaluasi dinas sosial dan P3A Kabupaten Sumenep. Mempertanyakan mobil bantuan dari KEI yang belum didistribusikan kepada penerima.
Meminta kepala dinas sosial dan P3A mundur dari jabatannya. Jika 4 tuntutan di atas tidak diindahkan, maka Bupati Sumenep harus mundur sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sumenep.
Sementara Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Sumenep Fajarisman mengungkapkan, dirinya tidak bisa memberikan banyak komentar. Karena hal tersebut merupakan ranah dan wewenang Kepala Dinas.
Dia mengaku hanya ditugaskan untuk menyampaikan, bahwa Kepala Dinas sedang bertugas mengikuti Rapat Paripurna di Gedung DPRD.
“Selebihnya bukan kapasitas saya untuk menjawab,” katanya.
Dikonfirmasi secara terpisah, Kepala Dinsos P3A Sumenep Dzulkarnain, masih belum memberikan respon apapun saat dikonfirmasi oleh Suaraindonesia.co.id melalui WhatsApp.
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : Wildan Mukhlishah Sy |
| Editor | : Imam Hairon |
