Kartu Identitas Penduduk (KTP) belakangan ini, kerap kali menjadi persyaratan dalam mendapatkan beragam pelayanan dan kebijakan, baik pemerintah ataupun pihak swasta. Hal tersebut rupanya mengundang keresahan di berbagai kalangan masyarakat. Termasuk salah satunya, di wilayah Kabupaten Sumenep.
Salah seorang warga Sumenep Latifah mengatakan, dirinya merasa heran KTP sering dijadikan persyaratan dalam berbagai hal. Padahal, kata dia, dokumen tersebut merupakan data pribadi yang harusnya bersifat rahasia. Perempuan yang akrab disapa Lini tersebut, justru khawatir, jika kebijakan tersebut malah membuat KTPnya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
Bahkan, hingga saat ini, tak jarang, dirinya masih berat hati ketika diminta menyertakan KTP, baik asli atau berupa berkas copynya. Akan tetapi, dia melihat seolah saat ini hal tersebut dianggap sesuatu yang sangat lumrah oleh masyarakat.
“Padahal kan di KTP itu ada NIK, alamat, maksudnya data-data yang terhubung dengan banyak hal pribadi tentang kita,” ungkapnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh warga lain Roni. Dia menyatakan, sebetulnya tidak setuju jika harus menyertakan foto copy KTP sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen administrasi. Kendati demikian, pihaknya mengaku tak bisa melakukan apa-apa. Hanya berharap, KTPnya digunakan sebagaimana mestinya dan tak diperuntukkan pada hal-hal yang merugikan pemilik.
Menanggapi kekhawatiran tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Sumenep Wahasah mengatakan, selama photo copy KTP memang dibutuhkan untuk kepentingan persyaratan yang bersangkutan, maka tidak ada masalah. Karena menurutnya, lembaga yang bersangkutan akan bertanggungjawab terhadap keamanan data dari KTP yang disertakan.
Artikel ini ditulis oleh Wildan Mukhlishah Sy dan disunting oleh Imam Hairon.
