Dewasa ini, keterhubungan lintas negara yang semakin kompleks membawa tantangan sekaligus peluang baru, sebagaimana diingatkan oleh Farrell dan Newman (2019) tentang risiko dan instrumen dalam aliran keuangan, informasi, serta barang yang mengalir antarnegara. Masalah ini tampak nyata pada dinamika dua perang besar dalam beberapa tahun terakhir—Perang Ukraina dan Perang Iran—yang mengajarkan betapa dampak konflik berskala regional bisa menjalar secara global. Perang Ukraina berdampak besar pada pasokan pangan, di mana terganggunya ekspor melalui Laut Hitam menyebabkan negara-negara lain kesulitan memperoleh gandum dan produk pertanian penting. Sebaliknya, Perang Iran menyoroti betapa rentannya distribusi energi dunia terhadap ancaman di wilayah sempit seperti Selat Hormuz. Keputusan komersial perusahaan pelayaran yang menunda operasi akibat ancaman ranjau, rudal, atau pesawat nirawak cukup untuk menimbulkan penurunan drastis aliran minyak dan melonjakkan premi asuransi, tanpa Iran perlu menutup alur sama sekali.
Serupa dengan itu, ketergantungan Ukraina terhadap jalur laut dalam ekspor produk pertanian membuktikan bagaimana gangguan distribusi bisa merembet ke produksi. Alternatif pengiriman melalui darat, sungai, atau pelabuhan negara tetangga hanya mampu menutup sebagian kecil kebutuhan. Penutupan sementara akses terhadap pupuk, yang bahan bakunya dikuasai Rusia dan Belarus, juga menimbulkan efek jangka panjang pada produksi pangan dunia. Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa sumber kerentanan tidak melulu soal volume produksi, tetapi juga menyangkut ketersediaan input, kelancaran distribusi, dan keberadaan jalur pengganti.
Kedua perang tersebut membongkar mitos bahwa globalisasi otomatis meniadakan titik-titik kritis dalam jaringan ekonomi. Kenyataannya, adanya simpul utama yang menjadi konsentrasi aliran barang, energi, maupun informasi justru menciptakan “chokepoint effect” seperti yang dijabarkan Farrell dan Newman, di mana gangguan pada satu titik dapat menular secara luas ke sistem ekonomi dunia. Konsep ini tidak hanya berlaku untuk pelabuhan, selat atau jalur transportasi barang, tetapi juga relevan pada jaringan keuangan, sistem asuransi, distribusi semikonduktor, sistem pembayaran internasional, dan bahkan perangkat lunak atau hak kekayaan intelektual. Fishman (2025) mempertegas bahwa jaringan-jaringan ini kini dapat menjadi ajang strategi perang ekonomi yang dampaknya menghambat arus barang dan uang, tidak hanya akibat penutupan fisik seperti ranjau, tetapi juga lewat sanksi hingga pemutusan akses teknologi dan pembiayaan.
Dalam perspektif militer dan pertahanan, perubahan lanskap ancaman ini harus menjadi catatan penting. Kini, risiko perang tidak lagi terbatas pada serangan militer ke wilayah negeri, tetapi bisa berupa terhentinya konektivitas vital seperti pelabuhan, pasokan energi, jalur komunikasi digital, hingga sistem keuangan yang rusak akibat konflik di kawasan lain. Pelajaran yang bisa diserap dari kasus Ukraina dan Iran adalah bahwa negara yang tidak terlibat langsung dalam perang pun bisa terkena imbasnya, baik pada harga energi maupun akses pangan. Kondisi ini menuntut pergeseran perencanaan pertahanan, dari sekedar menghitung kekuatan militer atau kemungkinan invasi langsung, menjadi kalkulasi fungsional atas berbagai simpul dan fungsi vital yang menopang kehidupan masyarakat.
Bagi Indonesia, negara kepulauan dengan ketergantungan tinggi pada infrastruktur logistik, rantai pasok energi, dan distribusi pangan antar-pulau, pemetaan terhadap simpul kritis ini menjadi krusial. Kerapuhan bukan hanya pada jalur laut atau selat saja, tapi juga pelabuhan penting, kilang minyak, terminal energi, kabel bawah laut, pusat data nasional, gudang pangan, terminal distribusi logistik, hingga sistem pembayaran modern. Langkah adaptif yang diperlukan adalah membangun alternatif, cadangan, serta sistem respons yang mampu memulihkan fungsi vital saat salah satu simpul terganggu. Ketahanan tidak semata-mata berarti swasembada penuh, mengingat sebagian besar input produksi dan alat distribusi masih bergantung pada luar negeri. Namun demikian, ketergantungan yang dikelola dengan baik—melalui diversifikasi jalur, pengelolaan cadangan, dan memastikan kesiapan alternatif—masih dapat menjaga daya tahan nasional.
Akhirnya, pelajaran terpenting dari dua konflik ini bukan mendorong isolasi mutlak dari sistem global, melainkan memahami bahwa interdependensi membawa kerentanan baru yang harus diidentifikasi dan diantisipasi dalam konteks pertahanan nasional. Untuk itu, Indonesia tidak dapat hanya bertanya dari mana ancaman militer akan menyerang, tetapi juga sisi mana dari konektivitas dan infrastruktur negara yang, jika lumpuh, dapat mengganggu stabilitas nasional. Sikap proaktif dalam menilai fungsi-fungsi penting, perlindungan simpul strategis, serta membangun jalur pengganti yang teruji harus menjadi prioritas dalam kebijakan pertahanan.
Bayangkan jika satu buku usang adalah satu-satunya sumber belajar anak Indonesia yang bercita-cita menjadi dokter. Keterbatasan akses semacam itu sebenarnya adalah gambaran nyata bagaimana satu simpul yang lemah dapat menghambat masa depan bangsa. Melalui langkah kolektif dan penyediaan akses pendidikan yang merata, upaya bersama sangat diperlukan untuk menjamin keterhubungan dan kesiapan Indonesia tidak hanya di masa damai, tetapi juga saat ancaman global selalu berubah.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
