Kenaikan Belanja Daerah dalam RPAPBD Gresik 2026

Kalangan fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gresik memperhatikan dengan serius kenaikan belanja daerah dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Kabupaten Gresik tahun 2026. Meskipun pendapatan daerah mengalami penurunan signifikan, belanja justru mengalami peningkatan yang cukup mencolok. Berdasarkan RPAPBD tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Gresik ditetapkan sebesar Rp 3,161 triliun, mengalami penurunan sebesar 6,3 persen dari nominal sebelumnya.

Pendapatan Daerah Menurun, Belanja Meningkat

Penurunan pendapatan daerah terjadi di sektor retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Gresik, Dimaz Fahturachman, menekankan pentingnya perubahan APBD tidak hanya berhenti pada pergeseran angka anggaran. Perubahan APBD harus mampu disesuaikan dengan kondisi riil daerah dan meningkatkan kualitas pembangunan.

Strategi Peningkatan Pendapatan Daerah

Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak, retribusi, pemanfaatan aset daerah, dan peningkatan kinerja BUMD. Namun, peningkatan pendapatan harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat, iklim investasi, dan kemudahan pelayanan.

Selain itu, program seperti rehabilitasi ruang kelas, RTLH, PJU, dan rehabilitasi fasilitas kesehatan menjadi fokus untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa seluruh program dieksekusi secara efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Tantangan dalam Efisiensi Anggaran

Di tengah tarik ulur antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan fiskal daerah, Wakil Rakyat menekankan perlunya efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada program tepat sasaran sesuai keinginan masyarakat. Evaluasi terhadap OPD penghasil pendapatan juga perlu terus dilakukan untuk meningkatkan target pendapatan daerah.

Belanja daerah mengalami kenaikan dari Rp 3,496 triliun menjadi Rp 3,606 triliun, yang berimbas pada defisit anggaran sebesar Rp 445,07 miliar. Pemerintah daerah harus dapat menjalankan efisiensi anggaran secara optimal untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, efisiensi, dan pemenuhan kewajiban anggaran.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan serius mengenai kenaikan belanja daerah, sehingga defisit anggaran dapat ditekan. Penting bagi pemerintah daerah agar setiap rupiah anggaran benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Source link