Pangandaran Siap Menghadapi Tantangan Fiskal di Akhir Tahun
Pada tanggal 8 Agustus 2026, Kabupaten Pangandaran mengadakan diskusi penting di ruang rapat DPRD. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan gagal bayar di penghujung tahun anggaran. Langkah preventif ini diambil sebagai bentuk kewaspadaan dalam mengelola keuangan daerah.
### Komisi IV DPRD Pangandaran Memeriksa KUA dan PPAS dengan Teliti
Dalam rapat tersebut, Komisi IV DPRD Pangandaran yang dipimpin oleh Jalaludin, secara cermat mengevaluasi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Mereka meneliti setiap angka dan target dalam APBD dengan seksama, memastikan bahwa pendapatan dan belanja daerah sejalan dan terencana dengan baik.
Jalaludin menekankan pentingnya disiplin anggaran sebagai pembelajaran berharga dari pengalaman masa lalu. Belanja yang ditetapkan tanpa pertimbangan pendapatan yang realistis dapat menyebabkan masalah utang daerah yang kompleks.
### Efisiensi Anggaran tanpa Mengorbankan Pelayanan Dasar
Meskipun situasi fiskal semakin ketat, Komisi IV menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan cerdas tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat. Mereka menekankan bahwa sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus tetap menjadi prioritas tanpa kompromi.
Legislator Pangandaran yakin bahwa APBD Perubahan 2026 harus benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pengeluaran harus didorong untuk meningkatkan pelayanan publik dan bukan hanya rutinitas administrasi belaka.
Dengan langkah-langkah preventif yang telah diambil, Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal dengan penuh tanggung jawab. Semua pihak terlibat berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah agar terhindar dari risiko gagal bayar yang merugikan.
