Pemerintah daerah DKI Jakarta telah menentukan arah kebijakan pajak kendaraan listrik setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026. Dengan adanya formulasi tarif untuk kendaraan listrik yang disusun secara bertahap, Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta berusaha untuk mencapai keseimbangan antara potensi penerimaan dan insentif dari pemerintah pusat. Skema tarif ini dirancang agar lebih sesuai dengan kemampuan ekonomi pemilik kendaraan. Meskipun sebelumnya telah ada simulasi mengenai tarif yang akan diterapkan, namun instruksi dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan pembebasan pajak kendaraan listrik telah mengubah rencana awal tersebut.
Usulan insentif bagi kendaraan listrik berdasarkan nilai taksiran harganya, dimana kendaraan dengan nilai hingga Rp300 juta akan mendapat insentif sebesar 75 persen dan seterusnya. Skema bertahap ini bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan, terutama di antara pemilik kendaraan listrik di berbagai segmen. Meskipun demikian, pemerintah daerah kini diminta untuk memberikan pembebasan pajak yang lengkap sebagai langkah untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik.
Meskipun skema bertahap belum dapat diterapkan dalam waktu dekat, PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk tetap memperhatikan aspek fiskal sebagai bagian dari perencanaan internal daerah. Hal ini demi memberikan fleksibilitas dalam mengatur kebijakan fiskal sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat dan potensi penerimaan daerah dari meningkatnya jumlah kendaraan listrik. Dengan begitu, aspek fiskal menjadi salah satu variabel penting yang harus dipertimbangkan dalam menghadapi pertumbuhan pasar kendaraan listrik yang terus meningkat.
