Resahnya Lima Hari Sekolah di Probolinggo: NU Bersuara, Kepala Dinas Dipanggil

Polemik mengenai penerapan kebijakan lima hari sekolah di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, kembali mencuat setelah terbitnya surat pemberitahuan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat kepada Koordinator Wilayah Pendidikan. Dalam surat tersebut, Disdikdaya meminta pendataan sekolah yang akan menerapkan sistem lima hari sekolah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026. Polemik ini mencuat kembali setelah kebijakan serupa yang diterapkan tahun sebelumnya menuai penolakan luas. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Probolinggo juga menyatakan penolakan terhadap kebijakan lima hari sekolah dengan enam alasan utama, salah satunya adalah potensi terancamnya keberlangsungan Madin dan TPQ. PCNU menilai kebijakan ini tidak sesuai dengan kultur masyarakat setempat dan berpotensi menimbulkan keresahan. Menyikapi penolakan tersebut, Kepala Disdikdaya Kabupaten Probolinggo memberikan klarifikasi bahwa surat yang dikeluarkan hanya untuk pendataan dan belum menjadi dasar kebijakan. Kebijakan lima hari sekolah akan dibahas dalam forum resmi yang melibatkan berbagai pihak terkait pada pekan depan. Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo juga berencana memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membahas lebih lanjut.

Source link